SerambiIndonesia/

KAKA Lapor Mantan Kadishut ke Polda

Konsorsium Antikorupsi Aceh (KAKA) melaporkan mantan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Aceh, Husaini Syamaun ke Polda Aceh

KAKA Lapor Mantan Kadishut ke Polda
dailymail.co.uk
Ilustrasi 

BANDA ACEH - Konsorsium Antikorupsi Aceh (KAKA) melaporkan mantan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Aceh, Husaini Syamaun ke Polda Aceh, Rabu (19/4). Husaini Syamaun dilapor terkait kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan surat kuasa khusus atas perjanjian kerja sama pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Laporan KAKA itu diterima Bripka Wahyu Syahputra di Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Dit Reskrimsus Polda Aceh. “Pelaporan ini dilakukan karena sudah cukup terpenuhi unsur yang dapat dijadikan aspek melawan hukum dalam kasus tersebut,” kata Juru Bicara KAKA, Abdul Azis Awee kepada Serambi usai melapor kasus tersebut.

Seperti diketahui, kasus ini awalnya mengemuka ketika Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta KPK mengusut indikasi korupsi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Aceh--kini bernama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh. MaTA menengarai telah terjadi korupsi dalam kerja sama pengelolaan lahan kebun sawit dalam kawasan hutan lindung di Aceh Tamiang dan Nagan Raya sebesar Rp 72 miliar. Kasus itu disebut-sebut melibatkan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dengan Kadis Kehutanan saat itu, Husaini Syamaun.

Atas pernyataan MaTA tersebut, selanjut Kepala Dinas LHK yang baru, Saminuddin B Thou menggelar konfensi pers di Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (14/4). Dalam keterangannya, Saminuddin menyanggah laporan MaTA, ia mengatakan, bahwa Gubernur Aceh, Zaini Abdullah tidak terlibat, karena surat kuasa yang dikeluarkan oleh Zaini saat itu adalah surat kuasa untuk pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHKB) bukan untuk program sebagaimana yang dilakukan oleh Husaini Syamaun saat itu.

Terhadap laporan yang dilakuka KAKA kemarin, Abdul Azis Awee menyebutkan, atas penyalahgunaan surat tersebut, pihaknya mengkaji bahwa telah ditemukan kerugian negara Rp 6.736.440.000. “Kita temukan aspek yang melanggar hukum terhadap surat kuasa itu, adanya kesalahan yang cukup terorganisir untuk kepentingan tertentu,” sebutnya.

Menurut KAKA, penyalahgunaan surat kuasa itu dilakukan terlapor tujuan menggunakan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan memperkaya orang lain dan merugikan keuangan negara. “Menggunakan kewenangan untuk kepentingan pihak tertentu dalam merambah dan memamfaatkan hasil hutan di kawasan hutan lindung untuk kepentingan memperkaya diri dan orang lain,” kata Azis.

KAKA mendesak pihak Polda Aceh segera menindaklanjuti kasus tersebut. Pengusutan harus dilakukan secara tuntas dan transparan, karena hal itu merupakan sebuah konsekuensi logis untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap aparatur hukum khususnya Polda Aceh. “Ini juga dalam rangka menyelamatkan kawasan hutan dari praktik kotor yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain,” pungkasnya.

Sementara itu, Husaini Syamaun, dalam keterangannya kepada Serambi, Minggu (16/4) mengatakan program yang ia gagas saat menjabat telah dilakukan sesuai prosedur dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, transparansi anggaran, serta melibatkan parapihak yang berkompeten. Ia pun menegaskan bahwa program ini dijalankan secara sungguh-sungguh, tanpa ada unsur korupsi dalam pelaksanaannya. “Kerja sama restorasi hutan ini merupakan program Pemerintah Aceh yang disetujui Gubernur Aceh dan menjadi proyek percontohan di tingkat nasional,” katanya seperti disiarkan Serambi, Senin (17/4). (dan)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help