SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Pendidikan Minus Masyarakat

SEIRING dengan perkembangan zaman, tatkala kesuksesan hidup diukur dari kuantitas kekayaan dan produktivitas kerja

Pendidikan Minus Masyarakat
SEKOLAH 

Oleh Muhibuddin Hanafiah

SEIRING dengan perkembangan zaman, tatkala kesuksesan hidup diukur dari kuantitas kekayaan dan produktivitas kerja, akibatnya sebagian besar orang tua harus meninggalkan rumah dalam rentang waktu yang lebih lama. Sehingga peran dan kewajiban utama orang tua untuk mendidik dan memberikan perhatian kepada anak-anak harus didelegasikan kepada orang atau pihak lain. Menyahuti kondisi ini, komersialisasi pendidikan tumbuh dengan suburnya. Munculnya sekolah-sekolah full day (seharian penuh) dan sekolah berasrama (boarding school) menjadi satu pilihan favorit orang tua yang super sibuk.

Celakanya, dunia pendidikan menjadi barang elite, eksklusif dan kapitalistik. Pendidikan tampil tanpa ruh, tanpa jiwa, tanpa hati dan tanpa nurani yang manusiawi. Dalam keadaan seperti ini, orang tua digeneralisasi ke dalam satu jenis kotak saja, yaitu orang tua karier yang abai kepada anak-anaknya. Bagi orang tua yang seperti anggapan ini, sekolah berasrama merupakan solusi tepat untuk mengasingkan anak agar tidak menyita waktu mereka. Mindset inilah yang dipahami oleh penyelenggara sekolah berasrama sekarang yang notabene sebagian besar di bawah kepemilikan yayasan (swasta).

Apa yang terjadi kemudian dalam penyelenggaraan pendidikan adalah mereka menutup akses orang tua dan masyarakat dalam mengelola pendidikan. Bahkan pada level yang lebih parah, sekolah berasrama milik yayasan itu merenggut hak asuh anak dari orang tua dengan cara membatasi komunikasi dan perhatian orang tua terhadap anaknya sendiri. Tulisan ini berupaya mengkritisi penyelenggaraan pendidikan dengan sistem boarding yang menafikan peran dan keterlibatan orang tua dan masyarakat.

Padahal jika ditelusuri sejumlah perundang-undangan yang mengatur bagaimana penyelengaraan pendidikan yang sebenarnya, maka tidak ditemukan dasar hukum yang menyebutkan tidak perlunya peran dan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Bahkan dalam filosofi pendidikan disebutkan bahwa pendidikan itu suatu kegiatan kolaboratif antara orang tua (keluarga), masyarakat dan pemerintah. Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV, Bagian Ketiga pada Hak dan Kewajiban Masyarakat, tepatnya Pasal 8 menyebutkan; masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Peran masyarakat
Sementara itu penjelasan lebih detail tentang hal ini terdapat dalam Bab XV tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan, Pasal 54 ayat 1 dan 2 dinyatakan (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Sedangkan mengenai bentuk dukungan orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan dapat ditemukan pada Pasal 56 yang berhubungan dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah, ayat (1) menyebutkan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Ayat 2 berbunyi; Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Dan pada ayat (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Bahkan dalam Qanun Aceh No.23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan BAB XVIII tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan, Pasal 31, ayat 1, 2, 3 dan 4 dinyatakan: (1) Pendidikan pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua, pemerintah dan masyarakat; (2) Masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah; (3) Di setiap Sekolah/Madrasah dibentuk Majelis Sekolah/Madrasah yang anggotanya terdiri dari Kepala Sekolah, guru, orang tua peserta didik dan tokoh masyarakat setempat; (4) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur, atas pertimbangan Dinas Pendidikan dan Majlis Pendidikan Daerah (MPD).

Penjelasan khusus tentang Komite Sekolah sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat ditemukan dalam PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 196 menyebutkan: (1) Komite Sekolah/Madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan. (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan. Pasal 197; (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur: a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen); b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Sebagai pendorong
Peraturan ini lebih menegaskan lagi bagaimana strategisnya keberadaan komite ini dalam pendidikan, yaitu sebagai pendorong dalam peningkatan mutu proses atau layanan pendidikan. Harapan ini akan terwujud bila komite sekolah bekerja maksimal sesuai dengan tupoksinya sebagai pemberi pertimbangan, pengarah, penyokong, dan pengawas jalannya pendidikan. Komite juga mengemban tanggung jawab untuk menampung dan menindaklanjuti input dari masyarakat sebagai penerima layanan pendidikan (konsumen).

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help