SerambiIndonesia/

Salam

Jangan Gadaikan Syariat Islam ke Lembaga Asing

Sebuah pengakuan dilontarkan oleh Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan WH Aceh, Marzuki SSos, melalui media ini edisi, kemarin

Jangan Gadaikan Syariat Islam ke Lembaga Asing
Homoseks 

Sebuah pengakuan dilontarkan oleh Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan WH Aceh, Marzuki SSos, melalui media ini edisi, kemarin. Disebutkan, menjelang sebuah kasus homo atau liwath dilimpahkan Satpol PP/WH Aceh ke jaksa, tiba-tiba muncul intervensi (campur tangan) dari lembaga asing yaitu Human Right Watch (HRW).

Organisasi nonpemerintahan yang berpusat di New York City, Amerika Serikat, dengan lancang meminta agar pihak lembaga Satpol PP dan WH Aceh menghentikan atau mendeponir kasus hubungan sesama jenis yang terungkap di Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, pada 29 Maret 2017 lalu. Kasus liwath itu sejauh ini masih ditangani Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh.

Organisasi yang mengklaim diri sebagai sebagai lembaga pendekar hak azasi manusia (HAM) tersebut, menghubungi pihak Satpol PP Aceh melalui saluran telepon dan pesan singkat atau short message service (SMS). Secara telanjang, itu membuktikan jika lembaga HRW punya kaki tangan di Aceh. Merekalah yang memberikan nomor hotline jajaran Satpol PP/WH Aceh kepada kompatriotnya di luar negeri.

Jika diambil dari sisi positif, kita malah bangga jika penerapan Syariat Islam di Aceh telah mendunia, atau orang Aceh suka mengatakannya ka dithee le kaphe atau sudah diketahui oleh kaum kafir di luar negeri sana.

Artinya, pelaksanaan syariat islam di Aceh sudah mendunia, terlepas dari apakah kebijakan itu didukung atau tidak. Karena sifatnya sangat relatif, sesuai dengan akidah kaum yang menilainya. Lebih dari itu, kita juga tidak membutuhkan pengakuan atau legitimasi dari pihak pihak di luar negeri sana.

Tindakan HRW yang melakukan intervensi terbuka dalam kasus liwath yang kini sedang ditangani oleh Satpol PP/WH Aceh, jelas jelas mencederai legitimasi serta supremasi hukum yang ada di negeri ini. Belum lagi kita berbicara atas nama daerah yang memiliki otonomi khusus serta kaidah lex spesialist.

Seperti kita ketahui, sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayah, pelaku jarimah liwath (homoseksual) bisa ditahan oleh wilayatul hisbah sebelum perkaranya dilimpahkan ke jaksa. Setelah berkas perkaranya lengkap, jaksa kemudian melimpahkan perkara ini ke mahkamah syar’iyah (MS) untuk diadili.

Kita hargai tindakan HRW yang punya perhatian terhadap Aceh, terutama menyangkut hak azasi manusia (HAM). Namun kita juga menyayangkan kelancangan organisasi pendekar HAM itu, yang ikut campur urusan dalam negeri orang lain.

Betapa banyak hal hal lain yang lebih penting untuk diperhatikan oleh HRW, bukan hanya sebatas cambuk atau urusan liwath di Aceh. Lihatlah pembantaian muslim rohingya di Miyammar, rakyat Palestina yang diinjak injak harkat, martabat serta bahkan dibunuh oleh zionist Israel di Jalur Gaza, serta pelecehan lewat trend islamophobia di Eropa, Australia dan sebagian Amerika. Kemanakah tuan tuan HRW itu selama ini.

Kita juga menyayangkan jika masih ada anak negeri ini yang menjadi kaki tangan kaum kafir untuk berupaya secara masif menguburkan Syariat Islam di Aceh. Kelompok ini jelas jelas telah menerima kucuran dana untuk menggadaikan Syariat islam di Aceh.

Kita juga menyatakan dukungan penuh kepada jajaran Satpol PP/WH Aceh serta lembaga sejenis di Kabupaten/Kota di Aceh untuk tak peduli dengan intervensi tak berdasar tersebut. Ingat, siapapun tak punya hak untuk mengintervensi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help