SerambiIndonesia/

Lembaga Asing tak Berhak Campuri Hukum di Aceh

Intervensi sejumlah lembaga asing terhadap penanganan kasus hubungan sesama jenis (homoseksual) atau liwath

Lembaga Asing tak Berhak Campuri Hukum di Aceh
Tgk H Faisal Ali, 

BANDA ACEH - Intervensi sejumlah lembaga asing terhadap penanganan kasus hubungan sesama jenis (homoseksual) atau liwath oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh memantik reaksi dari kalangan ulama dan ormas Islam di Aceh. Mereka tegaskan bahwa lembaga asing tak berhak mencampuri penegakan hukum di Aceh.

“Mereka tidak berhak mencampuri hukum yang berlaku di Aceh. Kedaulatan apa pun sebuah negara tidak boleh ada intervensi,” tegas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali, Kamis (20/4), menanggapi berita koran ini kemarin berjudul “Lembaga Asing Intervensi Kasus Homo”.

Sebelumnya diberitakan, kasus homoseksual yang terungkap di Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, pada 29 Maret 2017 hingga kini masih ditangani Satpol PP dan WH Aceh. Saat penggerebekan, kedua remaja pria yang berinisial MT (23) asal Medan, Sumatera Utara, dan pasangannya MH (20) asal Bireuen itu, ditemukan dalam kondisi tanpa pakaian (topless) dan tengah bercumbu layaknya pasangan lain jenis.

Namun, menjelang kasus ini dilimpahkan ke jaksa, tiba-tiba muncul intervensi (campur tangan) dari sejumlah lembaga asing. Salah satunya Human Right Watch (HRW). Organisasi nonpemerintahan ini berpusat di New York City, Amerika Serikat, dengan mandat utama melakukan penelitian dan pembelaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Kalau ada lembaga yang coba memprotes hukum yang sedang berproses, berarti apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan terencana dan terorganisir, sehingga hukumnya lebih berat. Kita tak bisa terima bentuk apa pun yang memengaruhi hukum di daerah kita,” tambah Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh ini.

Tgk Faisal yang juga Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Sibreh, Aceh Besar, ini meminta penegak hukum tidak perlu menanggapi permintaan lembaga asing itu.

Menurutnya, intervensi lembaga tersebut bagian dari misi mengampanyekan kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual (LGBT).

“Jadi, tidak perlu digubris (intervensi lembaga asing -red) itu dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam qanun. Seberdaulat apa pun sebuah negara tak boleh ada intervensi terhadap hukum di daerah kita, karena hukum di Aceh ini tidak bertentangan dengan HAM. Tindakan itu hanya bagian dari melegalkan kaum GLBT,” ujarnya.

Di sisi lain, pria yang akrab disapa Lem Faisal ini merasa prihatin dengan prilaku generasi muda sekarang yang makin rusak dan menyimpang dari agama. Untuk mencegah mewabahnya penyakit sosial tersebut, Tgk Faisal meminta orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan moral.

“Perilaku menyimpang itu bisa dihilangkan dengan penanaman nilai-nilai spritual kepada anak-anak sejak dini. Orang tua juga perlu adanya penguatan nilai spiritual dalam bertanggung jawab kepada anak-anak dan generasi muda. Begitu juga dengan pemerintah harus secepatnya menerapkan pendidikan islami di semua jenjang pendidikan Aceh,” pungkasnya.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help