SerambiIndonesia/

Lembaga Asing tak Berhak Campuri Hukum di Aceh

Intervensi sejumlah lembaga asing terhadap penanganan kasus hubungan sesama jenis (homoseksual) atau liwath

Lembaga Asing tak Berhak Campuri Hukum di Aceh
Tgk H Faisal Ali, 

Protes serupa terhadap lembaga asing yang melakukan intervensi juga disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan sejumlah ketua ormas Islam di Aceh. Mereka meminta penegak hukum, baik Satpol PP dan WH Aceh maupun Kejari Banda Aceh, untuk tetap memproses kasus ini hingga disidangkan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta Satpol PP dan WH Aceh untuk tetap konsisten pada misi penegakan syariat Islam tanpa harus terpengaruh oleh tekanan pihak luar.

Ia juga menantang LSM atau organisasi luar negeri atau dalam negeri yang antisyariat Islam di Aceh untuk berdebat terbuka.

“Ini adalah kewenangan perundangan khusus yang diberikan konstitusi kepada Aceh. Jangan coba-coba diintervensi oleh siapa pun. Kita siap melawannya. Kenapa mereka harus atur agama kita dan jual jual isu HAM? Saat muslim dibantai di Myanmar, Suriah, Yaman, Palestina, Sudan, Afganistan, dan Irak, di mana mereka? Apa mereka buta dan tuli?” ujar alumnus MUQ Langsa ini.

Senada dengan Iskandar, anggota DPRA lainnya, Asrizal H Asnawi juga menyampaikan bahwa proses hukum kasus homoseksual harus dilanjutkan. “Hukum seberat-beratnya para pelaku untuk menimbulkan efek jera bagi mereka yang berniat melakukan khalwat di Aceh, terlebih perkara homo,” imbuhnya.

Ia tambahkan, nama Aceh akan tercoreng apabila proses hukum atas kasus ini tidak ditegakkan. “Kasus homoseksual ini akan mencoreng nama Aceh apabila proses hukumnya tidak ditegakkan. Saya mendukung 1.000% penegakan hukum syariat Islam di Aceh,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh, Munawarsyah, mengatakan intervensi yang dilakukan HRW telah mengusik kedaulatan hukum yang berlaku di Aceh. “HRW harusnya memahami bahwa penerapan qanun syariat Islam di Aceh, sesungguhnya untuk melindungi dan menjaga setiap warga negara pemeluk agama Islam di Aceh dari melanggar hukum Allah Swt,” katanya.

Ketua Umum PW KAMMI Aceh, Tuanku Muhammad, juga menyesalkan intervensi lembaga asing terhadap kasus liwath yang sedang ditangani Satpol PP dan WH Aceh itu. Menurutnya, tidak ada dasar lembaga asing mencampuri urusan ini karena Aceh sudah memiliki qanun yang melarang perkara ini, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Secara sosiokultural masyarakat Aceh, ulasnya, perilaku homoseksual telah melanggar hukum syariat Islam, sebagaimana larangan dalam Alquran. “Kita umat muslim yakin, sesuatu yang diatur oleh Allah itu merupakan yang terbaik, termasuk melarang berbuat homoseksual,” tambah Ketua Badko HMI Aceh, Mirza Fanzikri. (mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help