SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Islam Politik dan Politik Islam

DI kedalaman dirinya, manusia menemukan kehendak berkuasa, suatu unsur kuat dari puncak hasrat

Islam Politik dan Politik Islam

Oleh Nauval Pally Taran

DI kedalaman dirinya, manusia menemukan kehendak berkuasa, suatu unsur kuat dari puncak hasrat. Unsur ini manusiawi, namun adakah ia sepenuhnya baik? Agaknya, persepsi kita tentang apa yang manusiawi tidak dapat kita tautkan semata pada hal-hal yang kita anggap baik. Kehendak berkuasa misalnya, yang tentu saja kekuasaan sebagai tautannya, suatu yang betapa penuh godaan, ia menjanjikan keleluasaan, di mana satu langkah setelahnya kita menganggap akan menemukan kepuasan, kesenangan, bahkan kebahagiaan.

Ada yang tak patut, saat kehendak berkuasa sebagai hal yang tak baik itu ditautkan dengan suatu yang mulia melalui kesalahpahaman atau penyalahpahaman terhadap apa yang mulia tersebut. Islam sebagai sebuah agama misalkan, yang oleh tak sedikit oknum muslim, “dikurung” dalam ruang-ruang sempit orientasi kekuasaan. Oleh karena itu, dalam hutan belantara demokrasi ini, berbagai organisasi gerakan Islam, mulai dari parpol hingga Ormas-OKP terus bermunculan menawarkan prinsip dan konsep yang tunduk pada anasir-anasir kekuasaan, dan ditengarai sebagai jalan menuju kemuliaan eksistensial Islam.

Syahdan, ketika Fir‘aun beserta bala tentara yang mengejar Musa dan umatnya tenggelam, dan Musa ‘alaihissalam meraih kemenangan, Nabi yang mulia ini tidak memilih kembali ke Mesir untuk memegang tampuk kekuasaan. Yang mana bagi sebagian orang, kini kekuasaan dianggap sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan visi keislaman.

Bahkan, Musa memilih tinggal di Gurun Sinai, tanpa daulah, tanpa kekuasaan. Padahal berkuasa kala itu baginya adalah hal yang cukup niscaya. Fir‘aun dan kaumnya telah binasa hingga tidak tersisa kecuali wanita, anak-anak dan para budak. Lebih lagi, bahwa Mesir kala itu mempunyai perbendaharaan berupa banyaknya mata air, kebun-kebun dan berbagai sumber yang menjanjikan kesenangan dan kesejahteraan. (QS. Ad-Dukhan : 25-27).

Menolak tawaran
Ada yang lebih dekat, Muhammad shallallahu alaihi wasallam menolak tawaran dari ‘Utbah bin Rabi‘ah yang mewakili kaum musyrikin Quraisy yang memberi opsi kepadanya agar diangkat menjadi penguasa dan dijadikan orang paling kaya di tengah-tengah mereka (lihat; As-Sirah Ibnu Hisyam no. 1/292). Bahkan, ketika mendapat tawaran kekuasaan dari Malaikat Jibril, utusan Allah Swt ini serta-merta menolak untuk rangkap “jabatan” sebagai raja dan rasul sekaligus, kemudian lebih memilih untuk menjadi rasul dan seorang hamba saja. (lihat Musnad Imam Ahmad, hadits no. 7359).

Pada asasnya, para utusan Tuhan itu telah mengajarkan kita untuk tidak melihat kekuasaan sebagai orientasi pokok, sebagai titik mulai dan akhir tujuan. Karena edukasi kewahyuan sebagai aktivitas wajib kenabian mesti melampaui batas-batas itu. Toh yang sering disebut Negara Islam Madinah itu bukanlah lahir dari manuver-manuver politiknya Muhammad, melainkan hasil logis dari proses Islamisasi yang dibangun melalui pembinaan pribadi-pribadi berdasarkan tata nilai Islam dengan tauhid sebagai konsideran tertingginya.

Namun kini betapa memprihatinkan memang, gandrung kekuasaan sebagai penyakit peradaban yang meruang dan mewaktu, diidap oleh institusi-institusi gerakan yang berafiliasi kepada visi kenabian. Ada yang telah kehilangan makna spiritualnya sama sekali, hingga secara sadar membajak visi para nabi, meminjam cara berpikir politisi, demi peningkatan prestasi konsumsi. Mereka mungkin akan mengutuk siapa saja yang berusaha menghancurkan Islam, namun tanpa sadar telah menjadi kaki-tangan yang sungguh pada proses itu juga.

Demikian memang, bahwa kekuasaan bagi tak sedikit kader umat cukup menginspirasi, bahkan mungkin menjadi episteme tersendiri. Titik puncaknya adalah meredusir Islam menjadi hanya sekadar satu “isme”, sebagaimana Kapitalisme dan Komunisme yang menggandrungi kekuasaan dan penguasaan secara berlebihan. Bahkan sudah menjadi lumrah bila para kader ini mencapai tingkat menghalalkan segala cara demi pencapaian kekuasaan sebagaimana dua isme yang disebutkan tadi telah mempraktikkannya secara sungguh.

Adakah kekuasaan hanya mengandung dosa hingga sama sekali tak dapat dibenarkan ia bertaut dengan Islam sebagai sebuah agama? Tentu tidak demikian. Sebab, sebagai sebuah agama yang membawa misi penyelamatan universal, pada tataran konsep dan manifestasinya, Islam mengatur banyak kaidah tentang hak kekuasaan yang pernah dalam waktu cukup lama terealisaikan secara baik. Dan kaidah-kaidah ini telah terejawantahkan dengan baik dalam diktat-diktat politik klasik yang mu‘tabar seperti Siyasah Asy-Syari‘ah-nya Ibnu Taimiyyah.

Gemerlap kekuasaan
Hanya saja, adakah kekuasaan itu merupakan tujuan? Pada pertanyaan yang terakhir ini, barangkali syaitan dari kalangan jin dan manusia selama ini telah banyak berkontribusi dalam memberi jawaban yang menjanjikan kepuasan. Kader umat pun kegilaan; taksirnya kekuasaan menyenangkan, juga mengenyangkan. Gemerlapnya kekuasaan, memang sering membuat kita tercerabut dari akar religiositas keberislaman kita.

Tak ayal bila ada janji agung yang dilupakan bahwa “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebaikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai. Dan dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apapun.” (QS An-Nur : 55)

Ayat tersebut, mengandung pesan akbar sebagai kaidah politik Islam yang sering dianggap remeh-temeh oleh pelakon “Islam Politik”. Padahal, perihal kekuasaan di dalam Islam, jelas tak dapat dilihat semata dalam kalkulasi politis, apalagi politik praktis, karena di sana ada hukum sebab akibat lain yang lebih determinan. Dalam pada itu, kekuasaan tidak harus dipahami sebagai beban ibadah yang diwajibkan pada tiap keadaan. Allah yang maha adil, tidak membebani kita kecuali dari apa yang kita mampui (QS. Al-Baqarah: 286). Ia juga maha bijaksana, yang oleh karenanya memerintahkan kita untuk bertakwa semampunya (QS. At-Taghabun: 19).

Pada akhirnya, kekuasaan dalam Islam, sejatinya adalah konsekuensi logis dari ketakwaan dan kemudian sarana penyempurnaan. Adapun syarat (fondasinya) ialah keberimanan yang lurus, yang tulus, yang jauh dari anasir-anasir kesyirikan dan segala model pengkhianatan terhadap perintah Tuhan. Tapi sering kita memang terlalu muluk-muluk, merindukan dinding yang megah dengan fondasi yang rebah. Allahua‘lam.

* Nauval Pally Taran, penuntut ilmu, tinggal di Banda Aceh. Email: nauvalpally@yahoo.co.id

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help