SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Rekonsiliasi Politik Aceh

PILKADA Aceh 2017 telah berlalu. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah

Rekonsiliasi Politik Aceh

Oleh Chairul Fahmi

PILKADA Aceh 2017 telah berlalu. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022. Pasangan ini memperoleh 898.710 suara dari total 2,4 juta lebih suara sah pada Pilkada 15 Februari 2017 lalu. Sementara tandem terkuat yaitu pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid memperoleh 766.427 suara atau selisih 5,48%.

Sebagai runner-up, pasangan ini menggugat hasil Pilkada ke MK. Namun, MK berpendapat gugatan tersebut tidak mempunyai legal standing. Karena berdasarkan pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maksimal selisih suara untuk dapat diproses hukum, yaitu 1,5%. MK juga tidak dapat menjadikan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai dasar hukum, karena tidak ada klausula dalam UUPA yang mengatur khusus tentang ambang batas tuntutan perselisihan hasil Pilkada. Sehingga MK berpendapat, bahwa dalam kasus ini, UUPA tidak dapat dijadikan sebagai lex specialis untuk memproses tuntutan tersebut.

Hasil Keputusan MK yang bersifat final dan mengikat ini kemudian dituangkan dalam Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada 7 April 2017 lalu dan mengesahkan Irwandi-Nova sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Aceh yang terpilih secara sah dan demokratis. DPRA melalui Rapat Paripurna 17 April 2017 juga telah menetapkan pasangan yang diusung oleh Demokrat, PNA, PDA, PKB dan PDIP, sebagai “pilot” bagi rakyat Aceh untuk 5 tahun berikutnya.

Meskipun pengesahan dalam paripurna tersebut tidak dihadiri oleh Gubernur terpilih karena sedang di Eropa, juga minus sejumlah anggota dari Partai Aceh (PA), tapi tidak menyurutkan semangat pengakuan secara defacto dan dejure untuk pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sebagai pemimpin Aceh masa depan. Pengesahan ini juga merupakan episode akhir dari proses demokrasi Aceh. Pilkada telah berakhir dan pemimpin telah dilahirkan. Partai politik sebagai instrument politik harus menata kembali peran dan fungsinya dalam kerangka trias politica.

Sinyal positif
Sinyal positif dimunculkan oleh ketua Fraksi PA, Kautsar mengatakan agar politisi PA dan koalisinya untuk segera move on dan melupakan kekalahan kontestasi yang telah berlalu. Move on adalah satu frasa yang diartikan untuk bangkit kembali dan menatap masa depan yang lebih cerah, melupakan kekecewaan yang telah berlalu, dan tidak larut dalam kenyataan yang tidak diharapkan.

Dalam tatanan perpolitikan Aceh pascakonflik, PA merupakan instrument politik dan sarana aspirasi rakyat yang sangat esensial dan strategis. Sebagai partai yang lahir paska MoU Helsinki, dan representative dari kelompok “pejuang” kemerdekaan Aceh, PA tidak dapat dipisahkan dari wajah politik Aceh.

Namun penting untuk dievaluasi kembali, turunnya persentase keterwakilan PA di parlemen Aceh dan beberapa kabupaten/kota pada pemilu legislatif (Pileg) 2014 lalu, serta rontoknya sejumlah kandidat kepala daerah yang diusung oleh PA beserta sejumlah partai koalisinya, menunjukkan adanya krisis kepercayaan rakyat kepada partai lokal yang diimpikan dapat mengubah wajah Aceh menjadi lebih maju, dan lebih bermartabat.

Proses evaluasi tersebut merupakan bagian integral dari ide move on yang digulirkan oleh politisi muda PA yang sangat kritis dan konstruktif jika PA tetap ingin menjadi leading party atau partai penguasa di Aceh pada Pileg 2019 mendatang.

Setidaknya ada dua agenda penting yang harus direstorasi oleh elite PA. Pertama, PA harus menjadi partai yang lebih inklusif, yaitu sebuah partai yang lebih terbuka untuk semua elemen masyarakat dengan “menghilangkan” narsisme sebagai partai para “kombatan”. Narsisme yang disimbolisasi dengan potret Hasan Tiro, Abdullah Sjafi’ie, Bulan Bintang, MoU Helsinki, dan UUPA merupakan bagian dari cermin historis yang sepatutnya tersimpan baik dalam ingatan dan museum sejarah.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help