SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

KTNA Momentum Tingkatkan Ekonomi Pedesaan

PEKAN Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) XV yang berlangsung di Aceh selama sepekan (6-11 Mei 2017)

KTNA Momentum Tingkatkan Ekonomi Pedesaan

Oleh Yuswar Yunus

PEKAN Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) XV yang berlangsung di Aceh selama sepekan (6-11 Mei 2017) adalah pesta tani dan nelayan untuk saling berkoordinasi, saling memberi dan menerima (saling asih, asah dan asuh) dalam mengejar target produksi pangan. Tidak hanya sekadar berkumpul secara Nasional, tetapi even ini harus dijadikan momentum untuk menggerakkan dan menyuburkan ekonomi pedesaan dalam konteks kemandirian ekonomi Nasional.

Penas KTNA tersebut, tidak hanya menjadi ajang rutinitas tiga tahunan, tetapi harus melahirkan motivasi untuk perubahan yang signifikan. Apalagi, Penas KTNA XV dilaksanakan di Aceh, yang hingga kini belum menyuburkan ekonomi pedesaan, karena Aceh masih menganga kemiskinan 17% di bawah standar Nasional. Hal ini, boleh jadi karena Aceh baru sembuh dari demam berkepanjangan, sakit selama 30 tahun karena perang saudara antara GAM-TNI yang berakhir dengan perdamaian di Helsinki, 15 Agustus 2015. Namun inilah momentum bagi Aceh dan petani Nasional lainnya untuk melakukan perubahan.

Tidak berimbang
Penas KTNA harus menjadi momentum untuk mengoreksi dan mewujudkan program perubahan, agar petani dan nelayan Aceh serta petani dan nelayan nusantara harus termotivasi dengan baik, agar produksi di masing-masing provinsi harus mencapai target. Selama ini, impor pangan kita tidak berimbang dengan ekspor. Kita hanya dominan mengekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi, sehingga tak ada nilai tambah dalam mata rantai produksi menuju barang jadi. Kita kurang fokus untuk mengejar nilai tambah dari komiditas strategis yang dibutuhkan oleh pasar global.

Umumnya komoditas ekspor kita, kualitasnya kalah saing dengan komoditas di pasar global. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena umumnya komoditas pertanian kita diproduksi oleh petani dan nelayan, rata-rata dalam kualitas rendah, sehingga berpengaruh terhadap penawaran harga di pasar global. Karenanya, Agroindustri di pedesaaan (proses dari hulu ke hilir) harus diawasi oleh pemerintah untuk mendapatkan kualitas ekspor yang dibutuhkan, perlu diprogramkan secara Nasional dalam skala prioritas pada ajang Penas KTNA.

Aceh merupakan satu daerah yang menonjol dalam kekurangan untuk pemakaian teknologi mekanisasi di Indonesia atau setidak-tidaknya diperlukan pola untuk berkiblat ke negara-negara ASEAN yang lebih maju. Seperti pembangunan pertanian Thailand yang konprehensif, sangat layak bagi Indonesia, Aceh khususnya untuk berkiblat ke sana, sebagai tetangga yang bermitra dalam IMT-GT yang sampai saat ini belum jelas realisasinya (belum terlihat hasil yang nyata). Momentum Penas KTNA, perlu membahas subsidi untuk petani dan nelayan, masih perlu terus dipertahankan dan dikembangkan serta diprioritaskan, mengingat selama ini petani kita selalu menerima dampak dari penyediaan benih dan pupuk sering langka di pasaran dengan harga yang kadang-kadang di suatu wilayah melebihi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Petani harus membayar semua faktor produksi yang dibutuhkan. Di sisi lain persaingan dengan komoditas pertanian yang diimpor dari luar negeri, beda dengan kita, karena petani luar negeri (negara maju) mendapatkan subsidi dalam berbagai bentuk (contoh; Thailand didukung oleh berbagai multistakeholder di negaranya, karena good will pemerintahnya yang re-prioritas untuk pengembangan sektor pertanian dalam membangkitkan ekonomi pedesaan untuk kemandirian ekonomi Nasional).

Untuk pengembangan subsektor pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan, pemerintah harus memprogramkan kembali mana yang taktis dan mana yang strategis (re-prioritas dan prioritas), serta infrastruktur pertanian yang masih terabaikan. Lihat saja Aceh sebagai contoh, tertinggal dalam pembangunan infrastruktur pertanian, pengembangan subsektor pangan, sejak dulu masih jalan di tempat.

Walau Aceh surplus pangan (padi), namun hingga saat ini Aceh masih memiliki irigasi teknis hanya 3% (Irigasi Baroraya, Naganraya, dan Langkahan), irigasi semiteknis 24%, irigasi sederhana 11%, irigasi desa 11%, dan yang paling mengagetkan, hingga kini Aceh masih memiliki sawah tadah hujan 51%. Lalu, untuk apa kita selalu tunjukkan fakta bahwa kimiskinan Aceh 17%, jika kondisi irigasi yang dibutuhkan oleh petani tidak dijadikan sebagai barometer, agar kita keluar dari kondisi kemiskinan dan pembangunan irigasi tidak menjadi re-prioritas? Kita tidak pernah mempertanyakan bagaimana solusinya.

Patut bertanya
Patut kita bertanya sekarang, berapa persen produk pangan, perikanan, peternakan, dan hasil perkebunan rakyat yang berdampak terhadap distribusi pendapatan yang dapat dinikmati oleh rakyat kecil (petani dan nelayan) yang menetes ke bawah di pedesaan? Sekiranya mekanisme pasar berjalan sempurna, maka pertumbuhan ekonomi rakyat diharapkan akan tetap menetes ke bawah, berupa kemudahan dalam kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan (distribusi pendapatan untuk rakyat akan lebih baik).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help