SerambiIndonesia/

Tinjau Ulang Pengalihan Akkes

DPRK Aceh Utara meminta Pemkab setempat meninjau kembali keputusan pengalihan Akademi Kesehatan

Tinjau Ulang Pengalihan Akkes
Mahasiswa Akkes Pemkab Aceh Utara melakukan demo di depan Gedung DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/4) terkait akan ditutupnya kampus mereka oleh pemerintah setempat. SERAMBI/MASRIZAL 

* Rekomendasi Dewan kepada Pemkab Aceh Utara

* Akkes Diminta Kembali Terima Mahasiswa Baru

LHOKSUKON - DPRK Aceh Utara meminta Pemkab setempat meninjau kembali keputusan pengalihan Akademi Kesehatan (Akkes) menjadi unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Pemkab juga diminta menginstruksikan pimpinan Akkes untuk membuka penerimaan mahasiswa baru, sambil menunggu penggabungan Akkes ke Universitas Malikussaleh (Unimal).

Demikian antara lain rekomendasi DPRK Aceh Utara yang disampaikan Anggota Komisi E Ismed Nur AJ Hasan dalam rapat paripurna ke-1 masa persidangan II terhadap Akkes Aceh Utara, Jumat (5/5) sore. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, H Abdul Muthaleb didampingi Wakil Ketua H Mulyadi CH, dan Sekwan Abdullah Hasbullah MSM.

Untuk diketahui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi empat opsi terhadap pengelolaan pendidikan tinggi kepada Pemkab Aceh Utara dan 71 pemkab/pemko lainnya. Karena berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan pendidikan tinggi merupakan wewenang pemerintah pusat, bukan daerah.

Opsi tersebut adalah, bergagung ke Kementerian Kesehatan, bergabung ke Kemenristek Dikti, dialihkan menjadi UPTD, dan terakhir ditutup. Pemkab  Aceh Utara memilih opsi ketiga, sehingga memunculkan reaksi mahasiswa. Lalu DPRK Aceh Utara mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk memberikan pendapat atau rekomendasi kepada pemkab.

“Mengingat pentingnya pendidikan di Aceh Utara, dan masukan dari Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Majelis Permusyawaran Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh (MAA), Unimal dan Akkes, perlu dipertimbangkan opsi untuk bergabung dengan Kemeristek Dikti terdekat yaitu Unimal,” kata Ismed.

Atas masukan-masukan tersebut, Dewan meminta Pemkab Aceh Utara meninjau kembali opsi membentuk UPTD. Dewan juga meminta pemkab untuk mengintruksikan pimpinan Akkes untuk menerima kembali mahasiswa baru tahun ini sambil menunggu proses pengalihan.

“Dalam pengambilan keputusan strategis meliputi kesejahteraan masyarakat dan pendidikan, hendaknya eksekutif berkoordinasi dengan dewan sebagai lembaga pengawasan, legislasi dan penganggaran,” kata Ismed. Usai paripurna iitu, Wakil Ketua DPRK Abdul Muthaleb menyerahkan rekomendasi tersebut kepada Plt Sekda Aceh Utara Abdul Aziz MM, disaksikan Asisten III Iskandar Nasri dan sejumlah kepala SKPK.

Surat yang kami kirim sebulan yang lalu kepada Mendagri, bukan surat untuk memilih salah satu dari empat opsi tersebut. Tapi, kami meminta supaya Kampus Akkes terus dioperasionalkan. Malah kami meminta peningkatan status Akkes dari jenjang diploma tiga menjadi strata satu. Jadi bukan menutup kampus seperti yang dipahami mahasiswa selama ini.

Malah kalau bergabung dengan kampus lain, itu artinya kampus Akkes akan tutup, karena Pemkab tak ada kewenangan lagi. Kita mempertahankan kampus itu agar warga miskin Aceh Utara dapat kuliah di kampus itu. Sebab kalau dengan penerimaan sistim online, belum tentu anak-anak miskin di Aceh Utara lulus tes. Untuk itu kami berharap, dewan, mahasiswa, dan berbagai elemen lain dapat mendukung upaya ini. (jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help