SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

UUPA dan Qanun dalam Dilema

UNTUK menamatkan konflik yuridis tentang bendera dan lambang Aceh, pemerintah pusat RI memberi waktu

UUPA dan Qanun dalam Dilema

Oleh Yusra Habib Abdul Gani

UNTUK menamatkan konflik yuridis tentang bendera dan lambang Aceh, pemerintah pusat RI memberi waktu 15 hari bagi Aceh untuk merevisi Qanun soal bendera dan lambang daerah (Detik.com, 3/4/2013), yaitu qanun No.3/2013 yang disahkan DPRA, 25 Maret 2013 dan diundangkan dalam Lembaran Aceh No.3, Tambahan Lembaran Aceh No.49/2013. Mengikut sejarahnya, Aceh “setidak-tidaknya memiliki 60 macam bendera dan hanya sebagian berhasil dikenali modelnya.” (Whitney Smith, PhD. The flags bulletin. September-October 2001. No.201, volume xl, No.5, Valley force flag co., Inc. 1967). Bendera tersebut dikibarkan di Istana Sultan, di atas kapal perang, pelabuhan, kantor pemerintah dan tempat-tempat umum.

Sejak 1874, bendera ini tidak bebas lagi berkibar akibat perang melawan Belanda, hingga muncul ide dari saudagar Aceh yang berniaga antara Aceh-Pulau Pinang (Malaysia) pada 1875, agar Aceh menjadi negara protectorate di bawah kuasa Belanda. Karena gagal dicapai kesepakatan tentang bendera Aceh atau bendera Belanda yang akan dikibarkan di Aceh; maka ide tersebut buntu. Seterusnya, dalam rentang masa (1903-1942), rakyat Aceh tidak dipaksa mengibarkan bendera Belanda pada hari-hari besar Belanda, oleh sebab situasi keamanan tidak stabil.

Berbeda semasa Jepang (1942-1945), rakyat Aceh dipaksa melakukan Saikire kepada bendera Jepang. Pada 1945, berkibar Bendera Merah Putih di Aceh dan di era pergolakan Darul Islam (1953-1962), DI-Aceh punya bendera sendiri, tetapi tidak dikibarkan di tempat umum, padahal dua wilayah --Aceh Utara dan Aceh Tengah-- telah berdaulat selama 4 bulan lamanya (Darul Islam Sebuah Pemberontakan, Van Dijck: 1981).

Berbeda semasa perjuangan GAM, di mana bendera Bulan Bintang berkibar di kantor ASNLF di Sweden (1984-2005), di kamp militer Tajura, Lybia (1987-1990), di Aceh (1989-2005), di ruang Sidang HAM di Geneva dan tertampang di Mesium terbuka Rotterdam, Belanda bersama bendera anggota UNPO dan negara-negara merdeka seluruh dunia. Keberadaan bendera Aceh ini tidak pernah digugat oleh pihak manapun, termasuk pemerintah RI dan dunia internasional. Semua ini berlaku karena atribut perjuangan GAM adalah legal menurut hukum Internasional. Demikian pula lambang buraq, secara resmi dipakai oleh pimpinan ASNLF untuk urusan surat-menyurat diplomatik (diplomatic correspondence).

Tidak mengemuka
Ketika GAM-RI berunding di Geneva dan Tokyo, isu bendera dan lambang ini tidak mengemuka dan barulah dalam MoU Helsinki 2005, diatur pada point 1.1.5. yang menyebut, “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan hymne.” Menurut tafsiran juru runding GAM, point 1.1.5. ini melegitimasi atribut perjuangan (bendera bulan bintang dan lambang buraq) yang dipakai oleh GAM sejak 1976 dan melalui Qanun No.3/2013 tentang Bendera dan Lambang, disetujui oleh DPRA sebagai implementasi dari UUPA yang menyebut, “Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.” (Pasal 246, ayat 2).

Sehubungan dengan itu Zaini Abdullah berucap, “Per 25 Maret 2013 bendera tersebut berkibar di setiap instansi pemerintahan di seluruh Aceh.” Tapi kemudian dikatakan, “semua masih dalam proses.” (Detik.com, 2/3/2013) dan “Tunggu saja tanggal mainnya. Ada hal-hal yang perlu dipikirkan bersama.” (Tempo.co, 6/5/2015). Sebetulnya, juru runding GAM tidak sadar, kalau mereka terkècoh dan tertipu di meja runding Helsinki. Buktinya, juru runding RI menafikan tafsiran juru runding GAM atas dasar Pasal 246 ayat (3) UUPA yang menyebut, “Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.”

Maka terjadilah benturan tafsiran antara kepentingan politik GAM dan RI. Walaupun menurut ayat (4) UUPA menyebut, “...bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Qanun Aceh...” Namun begitu, qanun No.3/2013 tetap dianggap ilegal karena melegitimasi atribut GAM yang keberadaannya “tidak digunakan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.”

Di saat GAM tengah euphoria dengan penetapan bendera dan lambang dalam MoU Helsinki dan UUPA; pemerintah RI mengeluarkan PP No.77/2007 yang menyebut, “Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/ perkumpulan/ lembaga/ gerakan separatis dalam NKRI” (Pasal 6). Bahkan ditegaskan “Lambang daerah tidak boleh bertentangan, tidak menyerupai misalnya di Papua melambangkan burung Mambruk yang merupakan lambang dari gerakan separatis (OPM), ada juga juga di Maluku Selatan (RMS), juga dengan GAM (Pasal 4 dan 5).

Konflik yuridis
Konflik yuridis antara qanun versus UUPA semakin kusut, apabila pemerinah pusat menegaskan “Bendera Merah Putih harus berkibar di seluruh tanah air.” (Suara Leuser.com, 6/4/2013). Selain itu, muncul pula penolakan terhadap bendera bulan bintang dari komponen masyarakat, seperti PETA, LMP dan Forkab yang nekad “membakar bendera Bulan Bintang berkibar. Ini bendera separatis GAM,” (JPNN.com, 28/7/2013). “Kami menolak qanun bendera serta lambang Aceh demi keutuhan NKRI.” (Detik.com, 4/4/2013).

Sementara itu, Pemerintah Aceh tidak berkuasa melawannya. Satu-satunya jalan adalah “memakai lambang yang merefleksikan kejayaan Aceh di masa lalu yang ada gambar pedangnya.” (Detik.com, 28/3/2013). Tegasnya, “bukan bendera GAM karena itu sudah dilarang.” (Detik.com, 26/3/2013).

Konflik yuridis lain adalah pemerintah Aceh menganggap UUPA merupakan satu-satunya payung hukum untuk melindungi politik Aceh, sementara itu pemerintah pusat (MK) bebas memakai UUPA dan perundangan lain untuk menyelesaikan konflik politik Aceh. Misalnya, MK memakai UUPA untuk mengabulkan judicial review yang diajukan Abdullah Puteh menjelang Pilkada Aceh 2017 dan dikabulkan. Sebaliknya, MK menerapkan UU No.1/2016 (berskala Nasional) untuk memutuskan perkara hasil Pilkada 2017 yang digugat oleh PA dengan mengenyampingkan UUPA. Artinya, MK --sebagai lembaga yudikatif negara (pusat)-- tidak terikat kepada UUPA semata-mata. Alasannya, karena Aceh merupakan satu wilayah hukum NKRI.

Di mata pemerintah pusat, validitas UUPA hanya berlaku dalam radius Sabang-Kuala Simpang, tidak lebih dari itu. Qanun No.3/2013 dijemur tanpa sinar Matahari. Semua ini berpunca dari keteledoran politisi GAM di Helsinki yang tidak merumuskan isi perjanjian secara detail dan menyerahkan kunci politik Aceh kepada “awak Batavia”. Kini Aceh “tinggal sendiri” dalam sepi dan bercumbu dengan bayangan sendiri!

* Dr. Yusra Habib Abdul Gani, SH., Direktur Institute for Ethnics Civilization Research, Denmark. Email: yusragani@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help