SerambiIndonesia/

Daya Serap APBA Baru 11 Persen

Daya serap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 hingga posisi 10 Mei 2017

Daya Serap APBA Baru 11 Persen

* 921 Paket Proyek belum Dilelang

BANDA ACEH - Daya serap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 hingga posisi 10 Mei 2017 masih sangat rendah atau baru sebesar 11 persen dari pagunya Rp 14,733 triliun. Padahal, tahun anggaran 2017 sudah berjalan lima bulan.

Menurut data di layar monitor Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) APBA Setda Aceh dan catatan DPRA, daya serap keuangan pada bulan Mei tahun ini merupakan yang terendah dari bulan Mei dua tahun sebelumnya.

“Kondisi ini patut menjadi perhatian Gubernur Aceh, Dokter Zaini Abdullah yang akan mengakhiri masa tugasnya pada 25 Juni mendatang,” kata Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi kepada Serambi seusai acara peresmian Landscape dan Infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, Sabtu (13/5).

Pada Mei tahun 2016, daya serap keuangan APBA sudah mencapai 23 persen. Tapi pada Mei tahun ini, dari targetnya 15 persen, baru terealisasi 11 persen. Padahal, APBA-nya sama-sama disahkan pada bulan Januari. “Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tak bisa dibiarkan terus seperti ini. Apakah ini ada kaitannya dengan pelantikan 33 pejabat eselon II oleh Gubernur Zaini Abdullah pada 10 Maret 2017 dan hingga kini belum juga mendapat pengesahan dari Mendagri? Perlu dicari tahu akar masalahnya,” kata Sulaiman Abda.

Masa tugas Gubernur Zaini, lanjut Sulaiman Abda, memang hampir habis. Tapi ia tak bisa membiarkan kondisi seperti ini sampai berakhir masa tugasnya sebagai gubernur pada 25 Juni 2017. Kalau proyek APBA banyak yang belum jalan, maka aktivitas ekonomi di tengah masyarakat ikut melemah.

Berdasarkan data pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Aceh, sebut Sulaiman Abda, sampai bulan ini masih ada 921 paket proyek fisik APBA 2017 yang tersebar di 34 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang belum di-upload atau diumumkan pelelangannya di website Pemerintah Aceh.

Dinas yang paling banyak belum dilelang paket proyeknya adalah Dinas Perumahan dan Permukiman, mencapai 291 paket, Dinas Pendidikan 184 paket, Dinas Perkebunan dan Kehutanan 78 paket, Dinas Sosial 47 paket, Dinas Pekerjaan Umum 40 paket, Dinas Peternakan 33 paket, Dinas Pertambangan dan Energi 33 paket, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 28 paket, Dinas Kesehatan 24 paket, Dinas Kelautan dan Perikanan 21 paket, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 19 paket, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 13 paket, Dinas Pengairan 14 paket, Dinas Pemuda dan Olahraga 13 paket, Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin 12 paket, Dinas Perhubungan 11 paket, dan SKPA lainnya di bawah 10 paket.

Karena banyak proyek fisik yang belum dilelang dan direalisasikan, ungkap Sulaiman Abda, sehingga permintaan pasir, kerikil, batu bata, dan batu gunung dari masyarakat jadi rendah. Aktivitas transportasi bahan bangunan pun berkurang.

Selain itu, buruh bangunan juga masih banyak yang menganggur. Kondisi ini, menurut Sulaiman, membuat daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok jadi melemah, karena semua orang tahu, ekonomi Aceh sangat tergantung pada pencairan anggaran pemerintah, khususnya dari sumber APBA dan APBK.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help