SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Integrasi Zakat dan Pajak, Mungkinkah?

LAHIRNYA UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dapat memungkinkan pembayaran zakat

Integrasi Zakat dan Pajak, Mungkinkah?

Oleh Agus Fianuddin

LAHIRNYA UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dapat memungkinkan pembayaran zakat menjadi faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang dari seorang wajib pajak. Ini perlu pengkajian agar dapat diterapkan dalam pemerintahan di Aceh melalui suatu sistem efektif dan efisien agar undang-undang yang sudah sepuluh tahun disahkan dapat diimplementasikan sehingga para pembayar zakat bisa mendapat keringanan pajak. Pasalnya hal itu turut membatu berjalannya pembangunan sosial masyarakat yang lebih luas.

Penulis mengajukan ide agar ada suatu sistem integrasi terhadap kedua sumber pendapatan Negara tersebut, sehingga semua wajib zakat (muzakki) yang telah membayar zakatnya di Baitul Mal dan semua wajib pajak yang telah membayar pajaknya di Dirjen Pajak akan terintegrasi laporan pembayarannya dalam suatu laporan keuangan negara yang sistematis dan akuntabilitas, yang dalam hal ini dikelola oleh Kementerian Keuangan karena kedua komponen tersebut merupakan pendapatan asli daerah (PAD).

Sampai sekarang, zakat baru ditetapkan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak (PTKP). Dalam beberapa tahun terakhir ini, issu zakat sebagai pengurang pajak terus menguat. Pasalnya, zakat memiliki peran yang hampir sama dengan pajak yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, sebagian masyarakat berpendapat bahwa sudah selayaknya zakat bisa dijadikan sebagai pengurang pajak, bukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Apalagi setelah lahirnya UUPA dalam Pasal 192 menyatakan bahwa pembayaran zakat menjadi faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

Memiliki kesamaan
Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), KH Didin Hafiduddin berpandangan bahwa usulan zakat sebagai pengurang pajak penting direalisasikan, sebab kedua instrumen tersebut memiliki kesamaan yakni untuk kepentingan bersama. Karenanya bisa saling mendukung tanpa harus menjadi beban ganda bagi muslim di Indonesia.

Seandainya potensi zakat digali secara maksimal dengan dorongan pemerintah, maka dalam program pengentasan kemiskinan, pemerintah tidak perlu berhutang ke luar negeri karena hanya dari zakat profesi saja dalam setahun bisa mencapai triliun rupiah (Didin Hafiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, 2002).

Dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian dipertegas oleh UU Zakat yang terbaru, menggantikan UU lama, yaitu UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat hanya berfungsi sebagai faktor pengurang dalam pembayaran pajak. Dalam hal ini pajak penghasilan yakni dalam Pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 yang berbunyi, “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Baznas atau LAZ dikurangi dari penghasilan kena pajak.”

Mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto tersebut tercantm dalam peraturan Dirjen Pajak No.PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto dan Pasal 1 ayat (1) PP No.60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto meliputi:

Pertama, zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help