SerambiIndonesia/

Mengapa Setelah 10 Tahun, Pemerintah Lhokseumawe Kembali Anggarkan Dana Cambuk?

Hal ini baru kembali terjadi setelah 10 tahun Pemerintah Kota Lhokseumawe mengabaikan hal tersebut.

Mengapa Setelah 10 Tahun, Pemerintah Lhokseumawe Kembali Anggarkan Dana Cambuk?
SERAMBINEWS.COM/MAHYADI
Cambuk Penzina 

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam APBK tahun 2017 telah menganggarkan dana untuk eksekusi cambuk bagi pelanggar syariat islam sebesar Rp 160 juta.

Hal ini baru kembali terjadi setelah 10 tahun Pemerintah Kota Lhokseumawe mengabaikan hal tersebut.

Kasatpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, Irsyadi, Selasa (16/5/2017) mengakui kalau Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun ini akan kembali menggelar hukum cambuk, bila ditemukan pelanggar yang memenuhi unsur sesuai yang diatur dalam Qanun Jinayat dan dalam APBK juga sudah tersedia dana Rp 160 juta.

Namun saat ditanya Serambinews.com, kenapa 10 tahun terakhir tidak dilakukan hukuman cambuk, Irsyadi beralasan, selama ini lebih dikedepankan pembinaan.

Makanya bila ditemukan pelanggar, lebih cenderung dibina dengan cara membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi, selanjutnya dipulangkan kepada keluarganya. “Tapi kita menilai masa pembinaan sudah cukup. Jadi tahun ini, bagi pelanggar yang memenuhi unsur akan kita tindak,” ujarnya.

Untuk diketahui, sejak Qanun Syariat Islam yang isinya bisa memberlakukan hukuman cambuk di Aceh, Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya sekali menjalankan hal tersebut.

Menggelar hukum cambuk bagi enam pelaku maisir, pada 13 Februari 2006 atau 11 tahun lalu di halaman Masjid Baiturrahman.  

Setelah itu tidak pernah lagi ada eksekusi cambuk. Makanya, dalam 10 tahun terakhir,  bila ditemukan pelanggar syariat islam, hanya dibina selanjutnya dibebaskan kembali.(*)

Penulis: Saiful Bahri
Editor: Fatimah
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help