SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Sinergitas Baitul Mal dan Kebijakan Fiskal

BERDASARKAN UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Aceh diberikan kewenangan khusus dalam

Sinergitas Baitul Mal dan Kebijakan Fiskal
Direktur Kepatuhan Bank Aceh Zikri A Gani (Kanan) menyerahkan Zakat tahunan dari karyawan Bank Aceh Cabang Sigli kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Drs H Adnan Saidan (Dua dari Kanan), Rabu 22/6/2016) yang turut disaksikan oleh Wakil Bupati Pidie, H M Iriawan SE (Dua dari kiri) dan Pimpinan Bank Aceh Cabang Sigli, Muslim AR (Kiri) pada acara peresmian Kantor Kas Celeu, Kecamatan Indra Jaya. 

Oleh Hafas Furqani

BERDASARKAN UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Aceh diberikan kewenangan khusus dalam mengelola zakat. Dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d disebutkan, “Aceh mempunyai kewenangan khusus dalam bidang zakat, di mana zakat di Aceh adalah termasuk sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD)”.

Zakat dalam hal ini sama seperti pajak, dianggap sebagai bagian integral sistem perekonomian daerah. Dana zakat yang terkumpul akan dikelola dalam kerangka kebijakan ekonomi makro yang ditargetkan mempunyai implikasi ganda pada permintaan aggregat untuk meningkatkan kinerja kegiatan ekonomi dan menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah, di samping mengatasi permasalahan jurang distribusi pendapatan dan kekayaan.

Sebagai pengelola zakat, Baitul Mal Aceh (BMA) sebenarnya memainkan peran fiskal dalam menstimulus ekonomi makro Aceh. Pertumbuhan ekonomi Aceh saat ini masih relatif rendah. Data BPS untuk triwulan I 2016, tingkat pertumbuhan Aceh hanya 3,66%, di bawah provinsi Bengkulu 4,99%, dan Sumatera Barat 5,48%. Demikian pula dengan kemiskinan dan kesenjangan sosio-ekonomi masih merupakan tantangan terbesar ekonomi Aceh.

Terus meningkat
Kenyataan hari ini menunjukkan, zakat yang terkumpul memang terus meningkat, namun kemiskinan dan kesenjangan juga meningkat. Pada 2015 lalu, misalnya, data BMA menunjukkan bahwa jumlah zakat yang terkumpul lebih Rp 218 miliar dengan potensi mencapai Rp 1,3 triliun. Namun, Aceh menempati peringkat ke-7 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu 859 ribu jiwa atau 17,11% (BPS 2016).

Demikian pula, kesenjangan sosial ekonomi terus meningkat. Pada 2013 rasio Gini Aceh meningkat menjadi 0,341 (BPS 2016). Padahal pada 2009 rasio Gini Aceh adalah 0,29. Walaupun ketimpangan tidak terlalu ekstrim di mana rasio gini Aceh lebih mendekati 0 (semakin merata) ketimbang 1 (semakin timpang) dan di bawah rasio Gini Nasional 0,413, namun kesenjangan tersebut sangat dirasakan antara kota dan desa.

Tentu kita tidak bisa berharap hanya kepada Baitul Mal untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Aceh. Tugas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masih merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh secara keseluruhan. Namun, dana zakat yang dianggap sebagai PAD seharusnya bisa diatur untuk membantu kebijakan ekonomi Pemerintah Aceh.

Walaupun dana zakat bukanlah solusi satu-satunya untuk perekonomian Aceh, namun kita percaya zakat bersama dengan harta negara lainnya yang terakumulasi dalam anggaran pemerintah Islam akan menjadi modal yang akan menggerakkan perekonomian secara masif dalam struktur perekonomian Islam.

BMA dengan kewenangan yang berbeda dengan lembaga umat lainnya di Indonesia diharap memainkan peranan tersebut. Proses penyaluran zakat tidak bisa bersifat sporadis, populis dan segmentatif. Sebaliknya, zakat harus disalurkan secara terencana, sistematis, tepat sasaran dan melihat keseluruhan dimensi ekonomi sebuah negara.

Baitul Mal dalam sejarah peradaban Islam dianggap sebagai lembaga keuangan negara yang bertugas mengelola ekonomi negara secara keseluruhan. UUPA mencoba mengembalikan semangat itu dengan tidak memosisikan BMA mengelola dana zakat dalam segmentasi kecil, terpisah dan tidak terintegrasi dalam sistem ekonomi negara.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help