SerambiIndonesia/

Mutasi Pejabat Pemko Dikritik

Ketua Komisi A DPRK Banda Aceh, M Ali mengkritisi pergantian (mutasi) pejabat di lingkungan Pemko setempat

Mutasi Pejabat Pemko Dikritik

* Anggota Dewan Minta Tinjau Ulang

BANDA ACEH - Ketua Komisi A DPRK Banda Aceh, M Ali mengkritisi pergantian (mutasi) pejabat di lingkungan Pemko setempat yang berlangsung Senin (15/5). Karena itu, ia meminta kebijakan itu ditinjau ulang. Sebab, menurutnya, wali kota tak boleh memutasi pejabat dalam waktu enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

M Ali kepada Serambi, Rabu (17/5), mengatakan, mutasi tersebut tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bahkan, ia menilai mutasi tersebut dilakukan secara diam-diam.

Sebab, menurut M Ali, pihaknya baru diberitahu oleh Sekretariat DPRK bahwa ada pelantikan enam pejabat pada hari tersebut. “Apapun alasannya, mutasi ini harus segera ditinjau ulang. Wali kota juga harus menempatkan pejabat sesuai keahliannya,” harap M Ali.

Adapun pejabat yang dimutasi yaitu Drs Dwi Putrasyah, dari Kadis Sosial menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Ir Syukri MSc dari Kadis Komunikasi, Informasi, dan Statistik menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, serta Mustafa SSos dari Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) menjadi Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Selain itu, Drs T Hazensyah dari Kepala Sekretariat MPU menjadi Kepala Sekretariat MPD, Yeni Sevtrina SE dari Pelaksana pada Dinas Pendidikan Dayah menjadi Pj Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, serta Suwarni ST dari Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan (DLHK) dan Keindahan Kota menjadi Kasi Kajian Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan DLHK.

Asisten Administrasi Umum Setdako Banda Aceh, M Nurdin SSos yang dikonfirmasi Serambi, kemarin, membantah bahwa mutasi tersebut tanpa aturan. Menurutnya, pelantikan 6 pejabat (dua orang eselon II, dua orang eselon III, dan dua orang eselon IV) sudah mendapat persetujuan dari Mendagri dengan nomor Surat 800/2358/OTDA dan sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-969/KASN/3/2017.

“Pergantian ini atas rekomendasi KASN dan disetujui Mendagri. Lagipula ini hal biasa dan lazim dilakukan,” tegas M Nurdin didampingi Kabag Humas Setdako Banda Aceh, Dody Haikal. Menurutnya, mutasi tersebut semata-mata dilakukan untuk menyempurnakan pengisian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Dijelaskan, peraturan terkait mutasi tersebut terdapat dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya, mutasi yang dilakukan wali kota 6 bulan menjelang akhir masa jabatan dibolehkan, jika ada persetujuan Mendagri. “Peraturan jangan dibaca sepotong-sepotong, karena akan menimbulkan makna berbeda. Lagipula ini untuk kebutuhan organisasi, yang bersangkutan tidak dirugikan kok,” pungkas M Nurdin.(fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help