SerambiIndonesia/

Pejabat Baru Diingatkan Hati-hati Laksanakan Proyek

Sebanyak 33 pejabat eselon II yang dilantik Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, pada 10 Maret malam

Pejabat Baru Diingatkan Hati-hati Laksanakan Proyek

* KASN: Status Mereka belum Sah

BANDA ACEH - Sebanyak 33 pejabat eselon II yang dilantik Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, pada 10 Maret malam lalu, diingatkan oleh Wakil Ketua DPRA agar ekstrahati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Terutama yang terkait dengan pencairan anggaran APBA, penerbitan surat keputusan (SK), dan penandatanganan kontrak proyek.

“Wanti-wanti ini kami sampaikan, karena dari hasil kajian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah disampaikan 11 April 2017 kepada gubernur, maupun telahaan staf yang dibuat Baperjakat Pemerintah Aceh pada 26 April 2017 yang ditujukan kepada gubernur, status 33 pejabat eselon II yang dilantik gubernur pada 10 Maret itu tidak sah,” kata Wakil Ketua II DPRA, Teuku Irwan Djohan ST kepada Serambi di Banda Aceh, Rabu (17/5).

Atas dasar realitas itu, lanjut Irwan, makanya KASN dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) Pemerintah Aceh, meminta SK Gubernur Nomor: 821.22/004/2017 tentang Mutasi Pejabat Eselon II, ditinjau kembali atau dicabut.

Komisi ASN dan telahaan staf Baperjakat Pemerintah Aceh menyatakan, SK mutasi 10 Maret itu harus dicabut. Alasan pertama, karena belum mendapat izin dari Mendagri. Alasan kedua, dilakukan tidak sesuai prosedur dan banyak melanggar paraturan pemerintah maupun undang-undang.

Komisi ASN juga menyatakan, Gubernur Aceh melakukan tindakan yang melampui kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 70 ayat (1), huruf b ayat (2), dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga akibat hukum keputusan tersebut menjadi tak mengikat dan dianggap tak pernah ada.

DPRA menyampaikan hal itu, karena dalam penandatanganan kontrak 493 paket proyek APBA serentak yang dilakukan di Anjong Mon Mata, ada beberapa pejabat eselon II yang pelantikannya pada 10 Maret itu dinyatakan belum sah. Ada pula yang telah membuat SK pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan lainnya. Padahal, status sebagian kepala dinas/badan itu belum sah di mata KASN dan Mendagri.

Atas pelanggaran yang dilakukan gubernur itu, KASN bisa meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk tidak melayani pengurusan kepegawaian kepada para pejabat yang terkait dengan rekomendasi yang disampaikan KASN kepada Gubernur Aceh, 11 April lalu, bila tidak ditindaklanjuti.

Beberapa peraturan yang dilanggar Gubernur Aceh, sebut Irwan Djohan, antara lain, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Isinya, setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dikenakan sanksi pidana.

Pada Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 30/2014 itu disebutkan, dalam hal keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

Selanjutnya, sanksi administratif yang bisa dijatuhkan kepada pejabat yang melanggar Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) bisa dikenakan pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, dan pemberhentian sementara dengan tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

KASN memberikan waktu kepada gubernur atas kesalahan yang dilakukannya memberhentikan 20 pejabat eselon II dan melantik 33 pejabat eselon II secara tak prosedural dan melanggar banyak aturan dan UU. Waktu yang diberikan KASN adalah dua bulan, dari 11 April-11 Juni 2017. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak juga disikapi rekomendasi KASN itu, maka KASN bisa melanjutkannya untuk memberikan sanksi, melalui kementerian dan Presiden RI.

Atas pelanggaran yang dilakukan gubernur tersebut, kata Irwan, DPRA sudah memanggil dan mengingatkannya. Tapi gubernur tetap saja tidak mengindahkannya. Mendagri juga sudah dua kali mengirim surat kepada gubernur atas kesalahan yang dilakukan memberhentikan pejabat dan mengangkat serta melantik pejabat tidak sesuai aturan. Tapi tetap belum dibatalkan.

Atas pembangkangan yang dilakukan Gubernur Aceh tersebut, kata Irwan Djohan, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, juga telah menyampaikan surat kepada Wapres Jusuf Kalla dan BPK. Tindak lanjut dari surat Ketua DPRA kepada Wapres itu, Mendagri akan mengundang kembali Pimpinan DPRA ke Jakarta dalam waktu dekat untuk mencari solusi atas pembangkangan yang dilakukan Gubernur Aceh tersebut.

“Kalau gubernur tak mau mencabut SK mutasi 10 Maret 2017 yang tak prosedural itu, maka bisa menimbulkan masalah hukum bagi 33 pejabat eselon II yang telah dilantiknya, di kemudian hari. Apa itu yang diinginkan Gubernur Zaini Abdullah menjelang masa jabatannya berakhir 25 Juni mendatang?” tanya Irwan Djohan. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help