SerambiIndonesia/

Pemkab Asel Didesak Proaktif Selesaikan Konflik Warga dan PT APL

Gabungan masyarakat sipil di Aceh mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan untuk proaktif

Pemkab Asel Didesak Proaktif Selesaikan Konflik Warga dan PT APL
Warga dari Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan, berunjuk rasa ke Gedung DPRK dan kantor Bupati Aceh Selatan, Senin (25/1). Mereka menuntut eksekutif dan legislatif untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas tanah warga dengan HGU PT Asdal Prima Lestari (PT APL) serta menuntut PT APL merealisasikan kewajibannya menyangkut program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan membangun kebun plasma untuk masyarakat sekitar. SERAMBI/TAUFIK ZASS 

BANDA ACEH - Gabungan masyarakat sipil di Aceh mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan untuk proaktif menyelesaikan konflik antara warga dengan PT Asdal Prima Lestari (APL), perusahaan kelapa sawit di daerah itu. Mereka menilai selama ini Pemkab hanya diam atas kasus yang sudah terjadi sejak 2008 itu.

Demikian disampaikan gabungan masyarakat sipil dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HaKA), Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, dan Yayasan Gampong Hutan Lestari (YGHL) di Kantor Walhi Aceh, di Banda Aceh, Selasa (16/5).

Hadir juga tokoh masyarakat Aceh Selatan, TAF Haikal, keuchik, serta tokoh pemuda Desa Titi Poben, Kecamtan Trumon Timur, Aceh Selatan, Ibnu Abbas dan Adi Samrida. “Kita meminta agar Pemerintah Aceh Selatan bersikap tegas, konkret, dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan konflik warga dengan PT APL,” kata Kadiv Advokasi Walhi Aceh, Nasir.

Sebelumnya DPRK Aceh Selatan telah membuat Pansus pada 2014 dan mengeluarkan rekomendasi yang meminta pemerintah setempat, BPN Aceh dan Pemerintah Aceh mengukur ulang areal PT APL dengan menginventarisasi lahan tanah ulayat atau kebun rakyat. Tapi, hingga saat ini, Pemkab belum sepenuhnya menjalankan rekomendasi itu.

“Dampak belum dijalankan rekomendasi itu oleh Pemkab Aceh Selatan, pada Maret 2017, PT APL telah melakukan kriminalisasi dengan melaporkan 16 warga setempat ke Polres Aceh Selatan. Pada awalnya, 12 diantaranya dikenakan wajib lapor, namun kondisi terbaru hanya tinggal tiga orang lagi yang masih berstatus wajib lapor,” ujar Nasir.

Kadiv Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung dan Kordinator Advokasi Kebijakan Publik MaTA, Hafid menduga, lamanya penyelesaian kasus ini karena adanya permainan perusahaan dengan pemerintah. Pihaknya meminta pemerintah mencabut izin perusahaan tersebut. Apabila kasus ini tidak selesai ditingkat pemerintah daerah dan Aceh, maka para aktivis ini akan melaporkannya ke pusat.

Sementara Tokoh Pemuda Desa Titi Poben, Adi Samrida manyatakan bahwa lahan yang bersengketa atau telah diserobot oleh perusahaan secara keseluruhan berjumlah 161 Ha dari total luas HGU 5.074 Ha. Selama ini pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kasus yang menimbulkan kriminalisasi terhadap warga.

Sementara TAF Haikal berpendapat, dalam menyelesaikan kasus ini dewan juga harus terus mengawal hingga tuntas. Menurutnya, konflik ini perlu diselesaikan dengan bijak karena di sisi lain daerah juga butuh perusahaan. “Tapi jangan pula jadi momok bagi masyarakat. Nafindo di Singkil bisa selesai, masa PT APL tidak bisa,” ujar politisi Partai NasDem ini.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help