SerambiIndonesia/

Kasus Dugaan Korupsi Dana Migas Mulai Disidang

Setelah menunggu lama, akhirnya kasus dugaan korupsi dana minyak dan gas (migas) pada Dinas Pengelolaan Keuangan

Kasus Dugaan Korupsi Dana Migas Mulai Disidang

* Dua Terdakwa Dihadirkan

BANDA ACEH - Setelah menunggu lama, akhirnya kasus dugaan korupsi dana minyak dan gas (migas) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, (sekarang sudah dimekarkan) dengan kerugian Rp 22 miliar lebih pada tahun 2010-2011 mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Kamis (18/5). Kasus ini mulai ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh sejak 2015.

Dua terdakwa dihadirkan pada sidang itu, yakni Hidayat selaku mantan kuasa bendahara umum (KBU) Aceh dan Mukhtaruddin selaku staf KBU.

Sebelumnya, penyidik menetapkan empat tersangka, yaitu selain dua nama tadi juga tersebut Paradis (almarhum), mantan kepala DPKKA sekaligus Bendahara Umum Aceh dan Husni Bahri TOB, mantan sekretaris Daerah Aceh.

Khusus terhadap Paradis, kasusnya saat ini sudah ditutup penyidik karena ia sudah meninggal pada 23 Februari lalu di RS Abdi Waluyo Jakarta akibat penyakit yang dideritanya. Sedangkan berkas perkara untuk nama terakhir masih dalam pemberkasan dan akan dilimpahkan ke pengadilan dalam waktu dekat.

Sidang perdana yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Elli Yurita dan dua hakim anggota, Edwar dan Nurmiati, itu beragendakan pembacaan dakwaan. Pada sidang kemarin, kedua terdakwa tidak didampingi kuasa hukum. Karena tak ada kuasa hukum, Muktaruddin menolak dakwaannya dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Adapun Hidayat tidak mempersoalkannya.

Salah satu JPU, Zulkarnaen menyampaikan bahwa kasus ini diketahui dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2010, di mana pengelolaan kas daerah pada BUA tidak sesuai dengan ketentuan dan telah terdapat kas bon BUA per 31 Desember 2010 untuk tahun anggaran 2010 sebesar Rp 22 miliar lebih.

Berdasarkan temuan BPK, terdakwa Hidayat bersama-sama dengan Paradis dan Mukhtaruddin berinisiatif menutupi kekurangan kas daerah tersebut dengan cara menarik dana dari rekening migas.

Untuk menentukan nominalnya, Mukhtaruddin kemudian menyesuaikan pada cek dengan daftar pembayaran SP2D dari kegiatan lain yang sudah pernah dicairkan sebelumnya. Perbuatan itu juga disetujui oleh Husni Bahri TOB saat ia menjabat Sekda.

“Perbuatan terdakwa mengakibatkan transaksi penerimaan dan pengeluaran tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan nominal sejumlah pencairan cek-cek tersebut. Juga tidak tercatat dalam rekening normatif/rekening penampungan untuk pembayaran pajak. Transaksi tersebut juga tidak tercatat dalam buku kas umum,” baca jaksa.

Perbuatan terdakwa, menurut jaksa, melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sehingga negara mengalami kerugian Rp 22 miliar lebih.

“Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hidayat bersama-sama dengan saksi Husni Bahri TOB, Paradis (almarhum), dan saksi Mukhtaruddin telah memperkaya diri terdakwa sendiri, Paradis, saksi Husni Bahri TOB, dan saksi Mukhtaruddin, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 22.317.513.106.64,” kata Zulkarnaen.

Menanggapi dakwaan tersebut, terdakwa Hidayat tidak lagi mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa. Setelah mendengarkan pembacaan dakwaan, majelis hakim melanjutkan sidang hingga Senin 22 Mei 2017 untuk pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan jaksa. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help