SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Perbankan Syariah di Aceh Sudah Syariahkah?

SETELAH perbankan konvensional dikonversi ke sistem syariah, tentunya standarisasi kinerja bank baik

Perbankan Syariah di Aceh Sudah Syariahkah?
GUBERNUR Aceh, dr H Zaini Abdullah bersama Direktur Utama PT Bank Aceh, Busra Abdullah, serta perwakilan OJK dan MUI menabuh rapai pertanda Seminar Nasional Perbankan Syariah selama dua hari di Hotel Hermes 

Oleh Syukran Jazila

SETELAH perbankan konvensional dikonversi ke sistem syariah, tentunya standarisasi kinerja bank baik dari operasional, produk dan jasa harus benar-benar murni syariah. Selama ini operasional bank syariah yang ada di Aceh banyak mendapat reaksi yang kurang baik dari masyarakat dikarenakan beberapa kasus yang muncul, akibat penerapan prinsip syariah pada perbankan yang belum sempurna. Belum lagi kasus nasabah bank syariah yang sebelumnya sempat muncul ke publik, di mana kemudian masyarakat Aceh sendiri menilai bahwa prinsip yang diterapkan oleh bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

Sebenarnya, sistem perbankan syariah bukan hanya diterapkan di Indonesia yang notabene merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya muslim, akan tetapi sistem ini juga telah diterapkan oleh beberapa negara di dunia dan mengadopsi produk syariahnya dari produk konvensional, maka apakah bank syariah di sini hanya sebatas pelabelan dan berganti cover saja?

Pada 1992, regulasi bank syariah belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, ini merujuk ke UU No.10 Tahun 1998 atas perubahan No.7 Tahun 1992 yang mana dikatakan bahwa bank syariah masih mengadopsi produk dan sistem operasionalnya dari bank konvensional, karena adanya pengawasan dan kebijakan dari BI dan juga menetapkan batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan lahir nya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tahun 2000-2001 tentang Perbankan Syariah, maka operasional bank syariah sudah mulai melangkah ke awal implementasinya.

Bagaimana sebenarnya yang dikatakan bank syariah itu benar-benar syariah? Dr Muhammad Yasir Yusuf, Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry sekaligus pakar Ekonomi Syariah dalam diskusi publik “Perbankan Syariah, Syariahkah?” Mengatakan ada beberapa penilaian tentang bank itu dapat menjalankan operasional syariahnya yaitu melalui empat parameter (sudut pandang): (1) Legalitas Bank Syariah; (2) Peraturan BI; (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan (4) Fatwa DSN.

Parameter ini dilihat karena standarisasi operasional bank yang disyariahkan haruslah terpenuhi dalam keempat aspek tersebut. Akad-akad yang nantinya dicantumkan ke dalam produk syariah ini harus merujuk ke dalam aspek ini, supaya tidak menimbulkan transaksi-transaksi yang bisa merugikan para pihak bank syariah (shahibul mal/pemilik modal) dan pihak nasabah (mudharib/pengelola modal).

Konsepsi akad yang dipraktikkan pada bank syariah sekarang merujuk ke dalam fatwa DSN. Segala peraturan yang telah difatwakan oleh DSN dalam bentuk kesepakatan berarti suatu produk bank syariah itu sudah bisa di pasarkan.

Produk bank syariah
Tentang konsepsi akad pada produk bank syariah yang dipahami oleh masyarakat sekarang adalah secara fiqh muamalah (masih umum). Banyak buku-buku tentang konsep syariah ini ditulis oleh pakar ekonomi syariah terkait penerapan prinsip syariah; apakah sudah syariah? Seperti mudharabah dan musyarakah tidak perlu memakai jaminan, namun konsep produk yang seperti ini sudah dimodifikasi mengingat kultur dan perkembangan zaman sudah berubah.

Rasulullah saw dalam berniaga pernah mempraktikkan mudharabah, yaitu saat Khadijah memberikan modal kepada Rasul untuk berdagang. Dalam kesepakatan itu, Khadijah tidak meminta jaminan apapun kepada Rasul, dan lagi saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasul mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, di mana kaum Muhajirin tidak memiliki harta untuk modal hidup, sehingga atas perintah Rasulullah, sehingga kaum Anshar mengamanahkan sebagian harta seperti kebun dan tanah untuk bercocok tanam sebagai modal hidup. Dan lagi-lagi atas nilai persaudaraan (ukhwah) dan niat ikhlas serta tulus persaudaraan ini membuahkan hasil, kaum Muhajirin dan Anshar hidup bak keluarga yang utuh.

Begitu juga praktek musyarakah, murabahah dan lainnya. Nah keseluruhan akad ini atas kesepakatan bersama saat itu tidak ada jaminan apapun. Artinya, dengan modal kepedulian dan kepercayaan (trust finance) sesama umat bermuamalah tidak menjadi penghalang dalam melakukan transaksi pemberian modal. Lantas, bagaimana sekarang, akad-akad ini telah dipraktikkan oleh pelaku bisnis, khususnya lembaga keuangan dan perbankan masih beranikah seandainya kita meminjam modal kepada orang lain tanpa adanya jaminan? Ini telah disepakati dalam fatwa DSN bahwasanya jaminan dalam akad mudharabah dan lainnya haruslah ada, mengingat potensi trust finance sekarang sudah berkurang dalam bermuamalah.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help