SerambiIndonesia/

Warung Wajib Bersertifikat Halal

Pemerintah Aceh secara bertahap mulai mewajibkan setiap warung makanan dan minuman, maupun unit

Warung Wajib Bersertifikat Halal

* Jika tidak, Terancam Cambuk 60 Kali

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh secara bertahap mulai mewajibkan setiap warung makanan dan minuman, maupun unit usaha obat-obatan dan kosmetik untuk bersertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh. Jika tidak, maka pemiliknya terancam cambuk 60 kali.

Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Dr Munawar A Djalil MA menyampaikan hal ini ketika menjawab Serambi di sela-sela Sosialisasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Hotel Rasamala, Banda Aceh, Kamis (18/5).

Acara yang diadakan DSI Aceh ini diikuti 25 peserta dari berbagai instansi Pemerintah Aceh dan lima orang dari asosiasi pengusaha.

Munawar menjelaskan, klausul ini diatur dalam qanun tersebut, sehingga setiap pengusaha/pemilik warung wajib mengajukan permohonan akreditasi halal ke LPPOM MPU Aceh yang di dalamnya melibatkan tim terpadu dari instansi lainnya, seperti Disperindag, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP & WH. Aturan khusus ini berbeda dengan umumnya daerah lain di Indonesia yang sertifikasi halal ini masih boleh ada atau tidak.

“Kemudian tim terpadu ini yang turun ke warung untuk meneliti dan mengkaji, apakah semua makanan itu atau prosesnya sudah halal, termasuk terhindar dari bakteri atau dari hal-hal diharamkan, seperti formalin dan boraks,” kata Munawar.

Ia tegaskan, pemilik warung tak bisa beroperasi/berjualan tanpa mengajukan permohonan sertifikasi halal karena alasan produk mereka jual sudah terjamin halal. Pasalnya, jaminan halal itu tetap harus melalui kajian tim terpadu LPPOM MPU Aceh yang kemudian dibuktikan melalui sertifikasi atau logo halal di warung, kafe, atau restoran masing-masing.

“Bagi pengusaha atau pemilik usaha warung yang muslim, tetapi tidak memiliki sertifikasi halal, maka sanksi pidananya cambuk 60 kali. Bagi pemilik yang nonmuslim, juga ada sanksi pidananya tersendiri,” kata Munawar tanpa menyebut detail sanksi pidana untuk pelanggar yang nonmuslim.

Kemarin, seusai membuka acara ini, Munawar juga memberikan materi tentang Peran Pemerintah Aceh dalam Melahirkan Qanun-qanun Syariat Islam. Dilanjutkan oleh tiga pemateri lainnya, yakni mewakili Kadisperindag Aceh (Sistem Perdagangan Halal dan Islami untuk Perlindungan Konsumen), mewakili Kepala BPOM Aceh (Fungsi Pengawasan Produk Halal pada Pemasukan Barang dan Obat-obatan), dan mewakili Ketua MPU Aceh (Penetapan Fatwa dan Label Halal Produk Pangan, Obat, serta Kosmetika). (sal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help