SerambiIndonesia/

MaTA Sebut Ada Tersangka Lain

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengungkapkan bahwa tersangka yang terlibat

MaTA Sebut Ada Tersangka Lain

* Dalam Kasus Korupsi Dana Bagi Hasil Migas

BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengungkapkan bahwa tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) tidak hanya empat orang, tetapi masih ada yang lain,

Korupsi tersebut terjadi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh tahun 2010-2011 (sekarang sudah dimekarkan), dengan kerugian negara mencapai Rp 22 miliar lebih. “Kasus ini tidak hanya berdiri pada empat orang saja, tapi lebih dari itu,” ungkap Alfian kepada Serambi, Jumat (19/5).

Oleh sebab itu, apabila pengusutan kasus berhenti hanya pada empat orang dimaksud, MaTA berencana meminta supervisi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau kasus ini hanya berdiri pada 4 orang itu saja, kami minta supervisi KPK untuk mengusutnya,” pungkas Alfian lagi.

Untuk diketahui, keempat orang yang sudah ditetapkan oleh penyidik adalah Hidayat selaku mantan Kuasa Bendahara Umum (KBU) Aceh dan Mukhtaruddin selaku staf KBU. Selain itu juga mantan kepala DPKKA sekaligus Bendahara Umum Aceh, Paradis (almarhum), dan Husni Bahri TOB, mantan Sekretaris Daerah Aceh.

Dua nama pertama saat ini sudah masuk tahapan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Sementara terhadap Paradis, kasusnya saat ini sudah ditutup penyidik karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia pada 23 Februari lalu. Sedangkan berkas perkara Husni Bahri TOB masih dalam pemberkasan.

Di samping nama-nama tersebut, Alfian menyebutkan, masih ada orang yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini tapi belum tersentuh hukum. “Kenapa mantan sekretaris DPKKA Aceh (Bustami Hamzah) saat itu tidak pernah diperiksa? Uang yang pada saat itu sebanyak Rp 30 miliar buat keperluan siapa dan atas perintah siapa uang tersebut bisa dicairkan? Penyidikkan tidak pernah mengungkapakan hal tersebut,” ucapnya.

Menurut Alfian, para pihak yang sudah ditetapkan dalam kasus ini bukanlah penikmat dari aliran fulus tersebut seperti mantan setda Aceh, Husni Bahri TOB. “Dalam kasus tersebut ada yang terlibat hanya menyetujui saja tapi tidak menikmati hasil uangnya,” ungkapnya.

Di sisi lain, Koordinator MaTA, Alfian, juga meminta Kejati Aceh untuk memperhatikan dan memastikan berapa hasil korupsi dana migas yang dinikmati oleh almarhum Paradis dan kemudian wajib disita atau dikembalikan ke kas negara. “Jangan sampai ini diabaikan atau sengaja didiamkan sehingga dana ini dinikmati oleh pihak lain,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh yang dicatatkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) 2012 bahwa terjadi kekurangan kas Aceh Rp 33 miliar lebih. Kemudian, BPK meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh menelusuri bobolnya kas ini.

Hasilnya, kas Aceh saat itu memang terjadi kekurangan Rp 33 miliar lebih. Tapi, DPKKA sudah mengembalikan kekurangan anggaran 2011 sebesar Rp 8 miliar. Sedangkan kekurangan kas Rp 2 miliar pada 2011 ternyata keliru karena hanya kesalahan pencatatan. Kemudian, Kajati mengungkapkan sisa kekurangan Rp 22 miliar lebih dari anggaran di bawah 2010 yang ditutupi DPKKA menggunakan dana migas.

Penarikan uang dari rekening migas untuk menutupi selisih kas daerah dengan cara menyetor ke rekening kas umum Aceh. Seolah-olah, selisih kas telah dipertanggungjawabkan. Karena itu indikasi kerugian negara Rp 22 miliar lebih dari dana migas yang dipergunakan tidak untuk semestinya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help