SerambiIndonesia/

Pembayaran Kompensasi Listrik Masih Dihitung

Janji General Manager (GM) PLN Wilayah Aceh, Jefri Rosiadi bahwa perusahaan BUMN itu akan membayar

Pembayaran Kompensasi Listrik Masih Dihitung
General Manager PLN Wil Aceh, Jefri Rosiadi mejumpai massa dari beberapa ormas yang menggelar aksi protes terhadap pemadaman listrik di Kantor PLN Wilayah Aceh, Banda Aceh, Selasa (30/5) sore. 

* Lihat Struk Bulan Ini dan 2 Kode untuk Prabayar

BANDA ACEH - Janji General Manager (GM) PLN Wilayah Aceh, Jefri Rosiadi bahwa perusahaan BUMN itu akan membayar kompensasi (ganti rugi) atas gangguan kelistrikan di Aceh pada Mei lalu, yakni potongan tagihan pembayaran Juni 2017 benar diwujudkan. Hingga kini petugas masih menghitung pelanggan yang bakal menerima kompensasi ini.

Jefri menyampaikan janji itu dalam konferensi pers di Kantor PLN Wilayah Aceh, Banda Aceh, Rabu (31/5), padahal janji ini juga sudah disampaikannya sehari sebelumnya saat menyahuti permintaan itu oleh Komisi II DPRA dalam pertemuan di Gedung DPRA.

Dalam konferensi dua hari lalu itu, Jefri didampingi beberapa pejabat PLN Aceh mengatakan pemberian kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Permen ESDM nomor 33 tahun 2014 tentang tingkat mutu layanan (TMP) dan kondisi kelistrikan Aceh saat ini. “Maka dari itu PLN memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen,” ujarnya.

Namun kata Jefri, pengurangan tagihan listrik baru diberikan apabila indikator TMP (lama dan jumlah gangguan) melebihi 10 persen dari besaran yang telah ditentukan pemerintah. Besar kompensasi juga tergantung pada lama dan jumlah gangguan yang dialami pelanggan di setiap rayon.

“Perlu diketahui tidak semua pelanggan mengalami pemadaman dan gangguan melebihi 10 persen itu, sehingga tidak semua mendapat kompensasi,” ujar Jefri yang mengaku hingga kini petugas masih menghitung pelanggan yang menerima kompensasi berdasarkan data dari rayon masing-masing.

Pada kesempatan itu, Jefri juga memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Aceh atas pemadaman listrik yang terjadi selama ini. Menurutnya, tindakan itu terpaksa dilakukan karena pembangkit yang ada tidak mampu mensuplai listrik untuk sistem kelistrikan Aceh.

Pada kesempatan yang sama, Manajer Bisnis dan Niaga PLN Aceh, Rasyid menambahkan kompensasi berupa pemotongan tagihan dapat dilihat pada masing-masing struk (bukti pembayaran listrik) pelanggan. Untuk pelanggan pascabayar, dapat melihat jumlah pemotongan tagihan yang tertera pada struk bulan Mei yang dibayar Juni 2017. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, pada saat membeli token akan mendapat dua kode nomor. Kode pertama yang baru dibelinya, sedangkan kode nomor kedua merupakan kompensasi dari PLN.

Sementara itu, fraksi-fraksi di DPRA meminta persoalan listrik di Aceh jangan lagi ditangani parsial atau sepotong-sepotong, melainkan berkelanjutan dan terintegrasi agar listrik tak kerap mati seperti baru-baru ini, padahal dalam Bulan Ramadhan. Hal ini antara lain disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Aceh, Ir HT Ibrahim kepada Serambi Rabu (1/6).

Selain itu, ia juga berharap gubernur kembali terpilih, Irwandi Yusuf ketika menjabat nanti dapat melanjutkan proyek ekplorasi listrik tenaga panas bumi (geothermal) Seulawah Agam, Aceh Besar yang dirintisnya pada 2009 ketika masih menjabat gubernur, namun disebut-sebut proyek itu tak dilanjutkan masa Pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah yang berakhir akhir Juni nanti.

Seperti diketahui dalam proyek dirintis Irwandi dulu, Pemerintah Jerman melalui konsorsium perbankan Kfw pada 2009 menghibahkan dana ke Pemerintah RI untuk eksplorasi proyek geothermal Seulawah Agam, Aceh Besar 7,8 juta Euro (Rp 115 M) untuk eksplorasi.

Sedangkan Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al Farlaki antara lain mengatakan persoalan listrik kini jangan semua lagi diserahkan ke PLN dan pusat, tapi Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota perlu berperan sesuai kemampuan dan kewenangannya, sekaligus mencari tambahan sumber pembangkit listrik baru, seperti proyek Geothermal Seulawah Agam. Hal sama disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Abdurrahman Ahmad. Menurutnya, sesuai UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan, tanggungjawab penyediaan listrik tak lagi sepenuhnya kepada PLN dan pusat, tapi juga pemerintah daerah dan swasta.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRA dari Fraksi Demokrat, Dalimi mengatakan pihaknya akan mengawal dan meminta Gubernur Irwandi nanti merealisasikan janjinya terhadap persoalan listrik di Aceh melalui Program Aceh Terang. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help