Abdya Kembali Raih WTP

KOMITMEN yang kuat dibarengi konsistensi dalam melaksanakan arahan pimpinan daerah, menghasilkan buah manis

Abdya Kembali Raih WTP
Bupati Abdya Ir Jufri Hasanuddin MM (kiri) menerima sertifikat penilaian opini WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi Aceh, Isman Rudy (kanan), di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Jumat (2/6 

KOMITMEN yang kuat dibarengi konsistensi dalam melaksanakan arahan pimpinan daerah, menghasilkan buah manis untuk Pemerintah Aceh Barat Daya (Abdya). Daerah dengan julukan negeri Breuh Sigupai itu sukses mempertahankan status terbaik dalam hal pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, yakni meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Prestasi fenomenal tersebut adalah tahun kedua berturut-turut diraih Abdya, setelah sukses serupa di tahun 2016. Sebelumnya, sejak dimekarkan pada tahun 2002 dari Aceh Selatan, dan beberapa kali berganti pemerintah, Abdya selalu gagal meraih WTP. “Kita patut men- syukuri prestasi yang subhanallah ini. Kita berharap kepada pemerintah ke depan, untuk bisa mempertahankan. Dan justru jangan menjadi beban atas prestasi yang telah dicapai pemerintah saat ini,” tutur Bupati Abdya, Ir Jufri Hasanuddin MM, sejenak menerima opini WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi Aceh, Isman Rudy, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Jumat (2/6) lalu.

Tampak ikut hadir dalam acara penerimaan sertifikat WTP untuk Abdya itu, Ketua DPRK Zaman Akli, Sekdakab Drs Thamrin, Plt Kadis Keuangan Nizam SE, Inspektur Daerah Jufri Dani dan Kadis Kominfo dan Persandian Zal Sufran ST MSi. Bupati Jufri menegaskan, opini WTP itu adalah hasil kerja kolektif, bukan karya secara personal.

“Ini bukan hasil kerja perorangan, namun hasil kerja keras, keikhlasan, komitmen dan konsistensi tanpa henti semua jajaran di Abdya,” ujarnya. Raihan sertifikat WTP kali ini juga terasa lebih spesial, karena diperoleh dengan sistem pelaporan akuntansi berbasis akrual. Selama tiga tahun terakhir, beberapa kalangan menilai Abdya luar biasa dalam hal disiplin pengelolaan anggaran. Bahkan bebera sumber menyebutkan, Abdya terhitung sangat sedikit dalam hal catatan kaki terhadap LHP 2016 hanya soal catatan rumah sehat sederhana, dan dana hibah yang harus lebih diperjelas arah tujuannya.

Bupati Jufri merasa optimis pemerintah Abdya ke depan akan mampu mempertahankan status WTP itu, tentu harus diikuti tekad kuat, serius, ikhlas dan jujur. “Kita telah meletakkan fondasi yang kuat tentang pengelolaan keuangan daerah, tinggal melanjutkan saja,” tandas Jufri. Khusus untuk LHP tahun 2017 yang diserahkan pada tahun 2018 nanti, pemerintah saat ini akan menjalankannya sampai bulan Agustus mendatang sesuai masa bakti, atau 70 persen masa anggaran tahun 2017.

Praktis hanya empat bulan sisa tahun berjalan yang semoga dijaga dan dipertahankan kondisi riil yang ada. Kalau sinonim dalam dunia sepakbola, kita sudah letakkan bola di titik penalti, tinggal mengeksekusi ke dalam gawang. Mau masuk atau tidak, tentu tergantung algojonya. “Istilahnya, tinggai peulop bola lam gawang,” ujar Bupati Jufri mengibaratkan.

Artinya pemerintah hari ini tak meninggalkan PR atau persoalan buat pemerintah ke depan. “Sebaliknya dulu kita dituntut untuk menyelesaikan PR yang luar biasa, yang jujur saya katakan, crowdit sekali, karena bermula sejak tahun 2002 hingga 2011 dan kita butuh waktu tiga tahun untuk menuntaskan sengkarut itu.”(*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved