SerambiIndonesia/

Outsourching PLN Menangkan Gugatan

Delapan outsourching (tenaga alih daya) PT PLN yang dipecat secara sepihak oleh perusahaan tempat mereka bernaung

Outsourching PLN Menangkan Gugatan
SERAMBI/M ANSHAR
Massa dari Aliansi Buruh Aceh melakukan aksi di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Mereka menuntut pemerintah mencabut No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, hapus sistem kerja outsourching, dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing. SERAMBI/M ANSHAR 

* Atas PHK Sepihak oleh PT Fianda Malasi

SIGLI - Delapan outsourching (tenaga alih daya) PT PLN yang dipecat secara sepihak oleh perusahaan tempat mereka bernaung (PT Fianda Malasi), memenangkan gugatan atas PT Fianda yang merupakan vendor PLN itu. Informasi ini didapat kemarin, setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada 19 April 2017.

“Salah satu putusan pengadilan, delapan outsourching yang dipecat ini harus dipekerjakan kembali. PT Fianda Malasi juga diwajibkan membayar hak/upah bagi delapan outshouching itu,” kata Ketua Serikat Pekerja Elektrik Elektronika (SPEE) PT PLN Wilayah Sigli, Syarifuddin.

Persoalan ini mulai mencuat saat kedelapan pekerja outsourching ini mengadukan nasibnya ke DPRK Pidie, pada awal November 2015. Mereka mengeluhkan sikap perusahaan tempat mereka bekerja, PT Fianda Malasi yang juga vendor PLN, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan tanpa pemenuhan hak-hak sebagai pekerja yang sudah lebih 10 tahun tercatat sebagai karyawan di perusahaan tersebut.

Kedelapan pekerja outsourching yang dipecat ini terdiri satu orang perempuan sebagai operator, dan tujuh laki-laki yang ditempatkan di bidang pelayanan teknik di lingkup PLN Area Sigli. Dua di antaranya, diberhentikan pada September 2015. Lima lainnya diberhentikan pada Oktober 2015.

Alasan pemutusan hubungan kerja ini, karena nilai kontrak antara PT PLN dengan PT Fianda Malasi (FM) tidak cukup menutupi pembayaran upah pekerja PT FM yang mencapai 116 orang. Karena persoalan ini tak mampu diselesaikan melalui mediasi. Kedelapan korban PHK PT FM ini pun menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Banda Aceh.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Banda Aceh memenangkan gugatan delapan pekerja outsourching. Namun PT Fianda Malasi yang tak puas dengan putusan itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Ketua Serikat Pekerja Elektrik Elektronika (SPEE) PT PLN Wilayah Sigli, Syarifuddin, menilai bahwa selama proses hukum bergulir, PT FM tidak taat pada hukum. Karena pekerja yang di-PHK ini, hak-haknya tidak lagi diberikan sejak dua tahun lalu.

“Padahal seharusnya, sebelum mendapat penetapan oleh PHI atas proses hukum yang berjalan, hak-hak pekerja tetap harus dibayar dan gaji tidak boleh dipotong sebelum ada penetapan dari pengadilan,” katanya.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini disampaikan Syarifuddin berdasarkan putusan majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua, Eddy SH.(aya)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help