Komite I DPD RI: Banyak Tenaga Honorer K2 belum Miliki SK PNS  

Perwakilan dari honorer K2 diterima langsung oleh Ketua Komite I Akhmad Muqowan dan Wakil Ketua Komite I, Fachrul Razi.

Komite I DPD RI: Banyak Tenaga Honorer K2 belum Miliki SK PNS   
ist

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -- Persoalan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) masih menyisakan masalah di daerah termasuk di Aceh. Banyak tenaga honorer telah dinyatakan lulus, namun hingga kini belum ada kejelasan untuk ditetapkan NIP maupun SK PNS-nya.

Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Komite I DPD RI dengan Forum Komunitas Honorer K2 Provinsi Aceh di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Perwakilan dari honorer K2 diterima langsung oleh Ketua Komite I Akhmad Muqowan dan Wakil Ketua Komite I, Fachrul Razi.

“Masalah honorer bukan hanya di Aceh saja. Padahal sudah lulus dalam seleksi namun sampai saat ini belum memiliki NIP dan SK PNS-nya. Masalah seperti tersebut juga bukan hanya di dunia pendidikan saja, tapi juga terjadi dalam dunia kesehatan,” kata Muqowan melalui rilis.

Sementara Wakil Ketua Komite I, Fachrul Razi menambahkan, persoalan ini harus disikapi dengan segera sehingga nasib para tenaga honorer mendapat kejelasan. Ia berjanji akan menindaklanjuti permasalahan Honorer K2 dengan kementerian terkait.

“Saya juga pernah mendapatkan temuan. Ketika lulus seleksi di SK namanya berbeda. Ini fenomena yang ada. Karena masalah ini cukup banyak di daerah-daerah, maka kita akan kolektifkan dari beberapa daerah,” kata dia.

Perwakilan Forum Komunitas Honorer K2 Provinsi Aceh, Yusuf Rizal menyampaikan bahwa THK2 ini merupakan tenaga pendidik yang telah melakukan seleksi penerimaan CPNS pada formasi tahun 2013 dan telah dinyatakan lulus. Namun hingga kini belum ada kejelasan untuk ditetapkan NIP maupun SK PNS-nya.

Dalam rapat dengan Komite I DPD RI, Senator Fachrul Razi meminta DPD RI Segera mendesak pemerintah pusat untuk segera mensahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar, Norma, dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan PNS di Propinsi Aceh yang saat ini belum ditandatangani Presiden Jokowi. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved