SerambiIndonesia/

Ghazali Abbas Adan : Penggunaan Dana Desa, Perlu Diawasi Bersama

ACEH dengan jumlah penduduknya sekitar 5 juta lebih, memiliki 6.513 gampong dan 779 mukim yang tersebar di 289

Ghazali Abbas Adan : Penggunaan Dana Desa, Perlu Diawasi Bersama
Anggota DPD RI asal Aceh Drs H Ghazali Abbas Adan saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Inspektorat Aceh beberapa waktu yang lalu 

ACEH dengan jumlah penduduknya sekitar 5 juta lebih, memiliki 6.513 gampong dan 779 mukim yang tersebar di 289 kecamatan di 23 kab/kota. Dengan letak geografis ini, Aceh menjadi provinsi yang paling banyak memperoleh dana desa, yaitu sekitar Rp 4.8 miliar lebih.

Bahkan terbanyak di Pulau Sumatera. Dengan dana yang sebanyak itu, maka sudah sepatutnyalah pengelolaannya dilakukan secara transparan dan profesional. Juga dalam pelaksanaan dan penggunaan dana desa yang sangat besar itu diperlukan pengawasan bersama.

Anggota DPD RI asal Aceh Drs H Ghazali Abbas Adan menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Kantor Inspektorat Kab/Kota di Aceh beberapa waktu yang lalu. Dalam kunjungan itu, ia juga menggelar pertemuan dengan sejumlah pemuka dan tokoh masyarakat terkait dengan penggunaan dana desa. “Alhamdulillah, 2017 Aceh mendapatkan dana desa yang sangat banyak.

Bahkan untuk provinsi di luar Jawa, Acehlah yang terbanyak. Tentu saja dengan uang yang “meukarong– karong” itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan masyarakat,” ungkap Ghazali Abbas.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI yang membidangi keuangan ini menambahkan dana desa sudah pasti dikirim dari Kementerian Keuangan ke rekening pemerintah Kab/Kota dan endingnya ke rekening pemerintah desa. Dengan ketentuan Pemerintahan Gampong harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (RAPBG), Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Dengan lancarnya penyusunan kerangka ini, maka akan lancar pula proses transfer dana desa itu ke gampong-gampong. Inilah yang perlu perhatian dari pemerintah desa, niscaya dana transfer itu akan lancar dan secara profesional dapat dikelola untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pemerintah pusat membuat konsep desa, sekaligus wujud nyata inplementasi Nawa Cita Ketiga pemerintahan Jokowi-JK. Ghazali Abbas berharap penggunaan dana itu dapat dikelola dengan SDM yang bagus dan pendamping desa harus bekerja ekstra. Selain itu adanya pembinaan dan pelatihan secara kontinue kepada aparatur gampong yang mengelola dana tersebut.

“Penggunaan dana itu jangan hanya terfokus kepada pembangunan infrastruktur saja. Tetapi juga diperuntukkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian penggunaannya akan merata dan tepat sasaran,” imbuhnya lagi. Tokoh Aceh yang mahir nyanyi gambus ini juga menyampaikan dalam beberapa kunjungannya ke daerahdaerah, masyarakat meminta kepada Pemerintah agar dibuatkan “Buku Pintar”.

Dalam buku tersebut diatur tahapantahapan dalam pelaksanaan dan penggunaan dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawabannya. Seperti diketahui kehadiran dana desa ini melibatkan tiga Kementerian, yaitu Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Dimana masing-masing kementerianmempunyai regulasi tersendiri yang kadang kala terjadi tumpang tindih satu sama lain. Dan menurut masyarakat dengan adanya “Buku Pintar” tersebut akan ada keseragaman semuanya. Sementara itu, kehadiran Inspektorat sebagai salah satu lembaga yang bertugas mengawasi penggunaan dana desa, mendapat pujian dan apresiasi dari Ghazali Abbas Adan.

Menurutnya lembaga tersebut sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebagaimana diketahui tugas Inspektorat diantaranya adalah membina, mengawasi, mengaudit dan sebagai konsultan pada setiap kegiatan. “Meskipun demikian, kenyataannya di lapangan Inspektorat masih banyak mengalami kekurangan. Seperti auditor yang tidak cukup sehingga kerja tidak maksimal, kapasitas mareka yang memerlukan penguatan berbagai macam disiplin ilmu dan kurangnya dana operasional untuk turun ke desa.

Dan ini harus menjadi perhatian seriusPemerintah,” tegas Ghazali Abbas. Selain itu, menurut Mantan AbangJakarta ini dirinya juga mendapat masukan agar Inspektorat bisa berdiri sendiri secara mandiri. Dimana Inspektorat Kab/Kota berada dibawah koordinasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negari atau paling kurang dibawah Inspektorat Provinsi. “terkait dengan masukan agardibuatnya Buku Pintar dan juga Inspektorat berdiri sendiri, Insha Allah akan saya sampaikan ke pihak terkait.

Yang terpenting adalah masyarakat dapat menikmati rahmad dan nikmat dari danadesa yang banyak tersebut. Dan juga pengelolanya tidak tersangkut dengan hukum,”tutup Ghazali Abas.(*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help