SerambiIndonesia/

Pansus DPRK Abdya Gunakan AKD yang Lama

Meski hingga saat ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang baru di DPRK Aceh Barat Daya (Adya) belum terbentuk

Pansus DPRK Abdya Gunakan AKD yang Lama
KETUA Pengadilan Tapaktuan, Zulkarnaini SH MH melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada Zaman Akli sebagai Ketua DPRK Abdya, Selasa (23/5) di ruang sidang paripurna DPRK Abdya. 

BLANGPIDIE - Meski hingga saat ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang baru di DPRK Aceh Barat Daya (Adya) belum terbentuk, namun dipastikan pelaksanaan panita khusus (Pansus) APBK 2016 akan tetap dilaksanakan.

Ketua DPRK Abdya, Zaman Akli SSos, kepada Serambi, Selasa (13/6), mengatakan, Pansus Anggaran 2016 akan menggunakan AKD yang lama. “Persoalan perombakan AKD yang baru, tidak perlu terhenti dengan tugas kita, karena ini komitmen dan tanggung jawab kita. Jadi kita tetap melaksanakan pansus dalam dua hari ke depan,” katanya.

Masing-masing komisi dia katakan, akan melakukan pansus ke sejumlah dinas sesuai dengan bidangnya masing-masing. “Ya, solusinya kita pakai AKD yang lama. Karena sebelum ada AKD baru. Untuk jadwal pansusnya belum ada,” sebut politisi Partai Aceh ini.

Sementara itu, Sekda Abdya, Drs Thamrin, saat ditanyai mengaku bahwa pihaknya telah menyurati seluruh SKPK untuk mempersiapkan bahan pansus DPRK Abdya. “Sudah kita surati. Dinas sudah siap. Kita hanya menunggu jadwalnya kapan dilaksanakan pansus. Kalau sudah turun, siap kita dampingi,” ujar Thamrin.

Seperti diketahui, AKD DPRK Abdya yang baru hingga sekarang belum terbentuk. Tarik-menarik kepentingan yang terjadi membuat rapat menemui jalan buntu (deadlock).

Informasi yang diterima Serambi, Fraksi Aceh sampai saat ini masih keberatan dengan penyusunan susunan komposisi Badan Legislasi (Banleg) yang memposisikan dua orang perwakilan Fraksi Aceh, dua orang perwakilan fraksi Abdya Bermartabat, dan dua orang perwakilan Nasional Bersatu.

Fraksi Aceh yang beranggotakan 10 orang (Partai Aceh dan PAN), meminta jatah tiga AKD dengan posisi ketua, yaitu Ketua Komisi A atau Komisi C, Badan Legislasi, dan BKD (Badan Kehormatan Dewan).

Namun, dua fraksi yakni Fraksi Abdya Bermartabat dan Fraksi Nasional Bersatu menolak permintaan Fraksi Aceh dengan alasan, dua fraksi itu telah menawarkan jalan tengah, yaitu setiap fraksi menerima dua AKD.

Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran tidak terlaksananya pansus. Sebab seperti disampaikan Wakil Ketua DPRK Abdya, Romi Syah Putra, Pansus Anggaran 2016 belum bisa dilaksanakan sebelum AKD terbentuk.

“Ini hasil kesepakatann rapat bersama seluruh anggota DPRK, apabila AKD yang sesuai amanah tata tertib belum selesai, maka kita pending dulu,” kata Romi.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help