Ramadhan Mubarak

Puasa, Momentum Menjadi Pribadi Antikorupsi

INDONESIA darurat korupsi! Pernyataan ini sepertinya memang tepat menggambarkan kondisi Indonesia

Puasa, Momentum Menjadi Pribadi Antikorupsi

Oleh Ichsan Fuady, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh Email: ichsanfuady.smg@gmail.com

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 183)

INDONESIA darurat korupsi! Pernyataan ini sepertinya memang tepat menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Di tengah upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi, semakin banyak pula pejabat yang menjadi tersangka pelaku korupsi.

Jika dalam Trias Politika kita mengenal eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka ketiga unsur ini telah menjadi pelaku utama korupsi. Mungkin masih segar dalam ingatan beberapa orang yang menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai dari hakim, kepala daerah, anggota dewan, bahkan yang terbaru ini unsur pemeriksa dan pengawas menjadi tersangka operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Semua unsur lembaga Negara telah terjangkit bahaya laten korupsi, indeks persepsi korupsi yang mengalami peningkatan begitu lambat, maka apakah masih tersisa optimisme bahwa Indonesia bisa bebas dari bahaya laten Korupsi?

Upaya pemberantasan korupsi pada dasarnya telah menunjukkan peningkatan, mulai perbaikan sistem tata kelola pemerintahan, pembentukan peraturan yang meminimalisir terjadinya korupsi, dan berbagai upaya lainnya seperti pendidikan anti-korupsi sejak dini. Satu upaya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik diterbitkan PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Sistem pengendalian internal adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP merupakan sistem pengendalian internal secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah kami lakukan, dijumpai kondisi bahwa kesalahan-kesalahan yang sering dijumpai disebabkan oleh dua faktor: Pertama, pegawai yang berwenang pada dasarnya tidak tahu, sehingga melakukan kesalahan. Jika demikian, maka rekomendasi yang kami berikan adalah perlunya peningkatan kapabilitas pegawai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kesalahan serupa tidak terulang kembali.

Kedua, pegawai yang berwenang pada dasarnya sudah tahu bahwa yang dilakukannya salah dan tidak sesuai aturan yang berlaku, tetapi tetap saja dilakukan. Jika pada kondisi ini, tentu pegawai yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pada faktor yang kedua ini, penulis teringat pada Koentjaraningrat yang menggambarkan sifat jelek manusia, yaitu mental terabas. Menurutnya, orang-orang yang bermental terabas suka mengabaikan aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diharapkannya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help