Salam

“Penumpang Gelap” dalam APBA 2017 Cemaskan Gubernur Zaini

Gubernur Zaini Abdullah, mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial

“Penumpang Gelap” dalam APBA 2017 Cemaskan Gubernur Zaini

Gubernur Zaini Abdullah, mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2017. Dalam surat edaran itu disebutkan, dana hibah dapat dicairkan setelah dibahas dalam APBA Perubahan 2017. Surat edaran seperti ini tentu sesuatu yang sangat langka.

Namun, Gubernur Zaini terpaksa membuat edaran itu karena ada sesuatu yang mencemaskannya. Yakni, lantaran proses penganggaran dana bansos dan hibah dalam APBA 2017 tidak melalui mekanisme yang berlaku, yaitu tidak melalui persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Sehingga, dikhawatirkan, apabila ini tetap dicairkan, maka akan menyalahi aturan dan akan bermasalah secara hukum.

Program atau proyek yang penganggarannya tidak melalui prosedur yang benar itulah yang biasanya disebut “penumpang gelap”. Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian SH MHum, mengatakan, dana hibah dan bansos harus dibahas kembali dalam APBA Perubahan 2017 supaya terpenuhinya prosedur hukum yang berlaku.

“Jika tidak, maka penerima maupun pejabat yang menandatangani pencairan anggaran tersebut bisa bermasalah dengan hukum. Kita tidak mau ada penerima hibah dan bansos seperti dayah, masjid, sekolah dan lembaga lainnya ikut terseret dalam persoalan hukum, karena penganggaran dana tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Selain soal prosedur penmganggaran yang perlu diluruskan, dana hibah dan bansos ini juga perlu dievaluasi secara cermat tentang manfaatnya. Sebab, dalam beberapa kali evaluasi yang dilakukan sejumlah kalangan peneliti, ternyata dana hibah dan bansos itu belum banyak manfaat kepada masyarakat, terutama kalangan miskin.

Padahal, belanja hibah dan bansos itu bertujuan untuk pemerataan dan azas persamaan ekonomi termasuk meredam potensi konflik. Ternyata, setelah bertahun-tahun digelontorkan dana beratus-ratus milyar atau bahkan triliunan rupiah, belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh secara nyata.

Sebagai contoh, pada tahun 2013 dana hibah dan bansos mencapai Rp 1,8 triliun, tetapi jumlah yang besar tersebut belum secara signifikan memperbaiki angka kemiskinan. Sebab, belanja hibah dan bansos Aceh umumnya dikelola oleh dinas pendidikan, dinas keuangan dan biro keistimewaan Aceh, sebagian digunakan untuk beasiswa, bantuan kepada lembaga sosial, operasional pendidikan, serta kesejahteraan guru.

Empat tahun lalu, sebuah LSM yang konsen bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, merekomendasikan beberapa hal tentang dana bansos dan hibah di Aceh. Mereka menganjurkan evaluasi menyeluruh terhadap program hibah dan bansos, baik sasaran penerima manfaat maupun mekanisme penyalurannya. Pendekatan bansos dan hibah dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin. Ya, kita sangat setuju itu, Jadi selain soal prosedur penganggaran, peruntukan dan serta mekanisme penyaluran dana itu juga harus dibahas kembali secara cermat.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved