SerambiIndonesia/

Bawaslu Aceh Diminta Hentikan Rekrut Calon Anggota Panwaslu

Anggota Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu Aceh Diminta Hentikan Rekrut Calon Anggota Panwaslu

BANDA ACEH - Anggota Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Aceh agar menghentikan melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota se-Aceh.

Iskandar meminta Bawaslu menunggu Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan oleh DPR RI. “Seharusnya Bawaslu tidak gegabah membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Aceh untuk pengawasan Pemilu legislatif dan Pilpres 2019, mengingat undang-undang Pemilu yang baru masih dalam pembahasan dan hampir final. Hentikan perekrutan ini dulu,” katanya disela-sela sidang paripurna LKPJ Gubernur Aceh di Gedung DPRA, Kamis (15/6) siang.

Pernyataan ini menanggapi pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Aceh, Dr Muklir MAP, kepada Serambi, Rabu (14/6) dengan mengatakan Bawaslu Aceh telah membentuk tim seleksi (timsel) berjumlah 15 orang untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Aceh dalam rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK.

Iskandar menjelaskan, dalam Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang baru mengintegrasikan penyelenggara Pemilu di Aceh ke dalam struktur satu hirarki dan telah memutus dualisme penyelenggara pemilu di Aceh. Pada Pasal 531 Draf RUU Pemilu disebutkan kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi/Kabapaten/Kota atau dengan sebutan lain bersifat hirarki.

“Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA), sebutan lembaga pengawas adalah Panwaslih Provinsi/Kabupaten/Kota. Nah, bila mengacu pada Pasal 531 Draf RUU Pemilu dan UUPA, maka nomenklatur lembaga pengawas di Aceh adalah Panwaslih, bukan Bawaslu atau Panwaslu, di mana kewenangan pengusulan dan pembentukannya tidak boleh mengabaikan DPRA,” jelas Iskandar.

Iskandar melanjutkan, Komisi I DPRA telah menyampaikan masukan soal lembaga pegawas di Aceh secara tertulis dan juga lisan kepada Pansus RUU Pemilu

saat melakukan pertemuan di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu. Komisi I menawarkan nama lembaga pengawas di Aceh dengan nama Bawaslih, sementara mekanisme rekrutmen harus menggunakan UUPA.

“Untuk itu sepantasnya pembentukan Panwaslu Kabupaten/Kota tidak boleh mengabaikan lembaga legislatif Aceh. Bawaslu seharusnya membicarakannya terlebih dahulu dengan DPRA. Ini bagian dari peuteupat (meluruskan) UUPA. Jangan regulasi kekhususan ini terus dipreteli sedikit demi sedikit. Siapa yang akan menjaganya kalau bukan kita?” ujar politisi Partai Aceh ini.

Iskandar yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh ini menambahkan, dalam rapat kordinasi bersama KIP dan Panwaslih pada 13 Juni 2017 di DPRA juga telah ditegaskan bahwa kewenangan pengawasan tahapan Pilkada dilakukan oleh Panwaslih Aceh sesuai dengan perintah UUPA. “Sementara Bawaslu tetap melakukan koordinasi dengan DPRA supaya tidak muncul konflik regulasi dan tetap menunggu finalisasi UU Pemilu yang akan disahkan DPR RI,” katanya

Sekedar diketahui, pada tahun 2018 akan dilaksanakan pilkada serentak di tiga kabupaten di Aceh yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Kota Subulusaalam. Artinya, pengawasan pelaksaan pilkada di tiga kabupaten tersebut akan dilakukan oleh Panwaslih Aceh sesuai dengan amanah Pasal 62 UUPA.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help