SerambiIndonesia/

Tiga Terdakwa Kasus Damkar Disidang

Tiga dari empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) modern

Tiga Terdakwa Kasus Damkar Disidang
Terdakwa dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, Direktur Utama dan Komisaris PT Dhezan Karya Perdana, Dheni Okta Pribadi dan Ratziati Yusri menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Kamis (15/6). SERAMBI/BUDI FATRIA 

BANDA ACEH - Tiga dari empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) modern seharga Rp 17,5 miliar milik Pemerintah Kota Banda Aceh mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Kamis (15/6).

Ketiga terdakwa tersebut adalah Ratziati Yusri dan Dheni Okta Pribadi selaku Komisaris Utama dan Direktur PT Dhezan Karya Perdana (satu berkas) dan Syahrial selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh. Terdakwa pertama dan kedua merupakan ibu dan anak.

Sementara satu terdakwa lain yang sudah ditetapkan penyidik adalah Siti Maryami selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) yang juga Sekretaris Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) saat itu akan disidangkan pada Rabu (21/6) mendatang.

Ketiga terdakwa disidangkan oleh majelis hakim yang diketuai Deny Syahputra SH MH dibantu dua hakim anggota, M Nazir SH MH dan M Fatan Riadhy SH MH serta Panitera Pengganti, Zulkhairi SH. Para terdakwa didampingi kuasa hukumnya yaitu Alamsyah SH, Nurdin SH, T Rahmad Kurniawan SH, dan Dedi SH.

Giliran pertama duduk dibangku pesakitan adalah terdakwa yang berstatus ibu dan anak, Ratziati Yusri dan Dheni Okta Pribadi. Mengenakan baju putih, keduanya mendengarkan dengan seksama isi dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Banda Aceh, Cut Henny Usmayanti SH.

Cut Henny antara lain menyampaikan kronologis pengadaan damkar modern seharga Rp 17,5 miliar itu yang tendernya dimenangkan oleh PT Dhezan Karya Perdana dengan nilai kontrak Rp 16,8 miliar. Menurut jaksa, terdapat beberapa pelanggaran dalam proses pengadaan tersebut sehingga terjadi kerugian negara Rp 4,7 miliar.

Di antara penyimpangan yang dilakukan seperti dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak dikalkulasikan pada keahlian. Selain itu, penyusunan teknis juga tidak sesuai dengan rencana pengadaan dan dalam pengadaan damkar perusahaannya tidak memiliki tenaga teknisi berdasarkan kemampuan pada bidang pekerjaannya.

Terhadap dakwaan tersebut, ketiga terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi pada sidang lanjutan, Kamis (22/6). Sebelum sidang ditunda, kuasa hukum terdakwa menyampaikan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Selama ini, para terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Banda Aceh dan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Perempuan dan Anak Lhoknga, Aceh Besar, sejak Senin 8 Mei lalu.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help