SerambiIndonesia/

Rekrutmen Panwaslu Lanjut

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Aceh, Dr Muklir SH MAP menyatakan, pihak Bawaslu memiliki payung hukum

Rekrutmen Panwaslu Lanjut
NET
BAWASLU 

* Bawaslu Aceh Punya Dasar Kuat

BANDA ACEH - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Aceh, Dr Muklir SH MAP menyatakan, pihak Bawaslu memiliki payung hukum yang kuat untuk membentuk tim seleksi (timsel) dan merekrut calon pengawas pemilihan umum (panwaslu) kabupaten/kota se-Aceh.

Hal itu ditegaskannya menanggapi pemberitaan Serambi edisi Jumat (16/6) yang memuat pernyataan Anggota DPRA dari Fraksi Aceh, Iskandar Usman Alfarlaky SHI, agar Bawaslu Aceh menghentikan proses rekrutmen calon panwaslu kabupaten/kota se-Aceh, mengingat UU Pemilu saat ini sedang dibahas DPR RI.

Terkait hal itu, kata Muklir, dapat diinformasikan bahwa pembentukan timsel ini adalah dalam rangka pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRA, dan DPRK berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 yang tertera pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23.

Bunyinya: Panitia pengawas pemilu kabupaten/kota yangselanjutnya disebut panwaslu kabupaten/kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Aceh yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRA, dan DPRK, serta pemilu presiden dan wakil presiden di wilayah Aceh.

Lebih lanjut, kata Muklir, pada Bab III Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh dinyatakan secara gamblang bahwa pengawasan pemilu anggota DPR, DPD, DPRA, DPRK, serta pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh Bawaslu Aceh, panwaslu kabupaten/kota, panwascam, PPL, serta pengawas TPS.

Dengan demikian, kata Muklir, apa yang sekarang dilakukan Bawaslu Aceh tidak mengenyampingkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), tapi justru sangat menghormati UUPA sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.

Kemudian, menurutnya, pada Pasal 40 ayat (1) Bawaslu diberi tugas untuk mengawasi seluruh tahap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Aceh. (Bukan mengawasi penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRA, DPRK, serta pemilu presiden dan wakil presiden di wilayah Aceh).

Selain itu, pada Pasal 60 ayat (3) dan (4) UUPA juga cukup jelas diatur tentang kewenangan pembentukan panwaslih yang diusulkan oleh DPRA/DPRK. Khusus untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di Aceh, diterangkan lagi pada ayat (4) tentang masa kerja panitia pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di Aceh.

Muklir menyebutkan, Pasal 61 ayat (1) huruf a cukup jelas bahwa yang melaksanakan pengawasan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di Aceh adalah Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help