SerambiIndonesia/

Patut Didukung

GURU Besar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Prof Dr Alyasa’ Abubakar MA berpendapat, pelelangan jabatan

Patut Didukung

GURU Besar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Prof Dr Alyasa’ Abubakar MA berpendapat, pelelangan jabatan merupakan cara untuk mencari sosok pemimpin yang tepat berdasarkan kriteria yang telah disepakati.

“Saya rasa ini kebijakan bagus yang patut didukung. Untuk mendapatkan hasil yang baik, pelelangan itu harus dijalankan secara transparans dengan kriteria dan prosedur yang jelas,” ujar Prof Alyasa’ saat dimintai tanggapannya, Sabtu (17/6), terkait rencana pelelangan jabatan untuk eselon II di Pemerintah Aceh.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya cocok diberlakukan di pemerintahan provinsi, tetapi juga di tingkat kabupaten dan kota dalam mencari sosok yang berkualifikasi.

Saat ditanya mana yang lebih baik, mencalonkan diri atau dicalonkan dalam sebuah jabatan? Alyasa’ menyebut keduanya baik. Dia mengatakan, Islam membolehkan seseorang mencalonkan dirinya sendiri untuk suatu posisi, namun orang tersebut harus mampu membuktikan kapasitasnya ke publik berikut dengan riwayat pengalamannya.

Prof Alyasa’ memberi contoh, dalam Alquran dikisahkan bahwa Nabi Yusuf AS pernah menawarkan dirinya sendiri untuk menjadi menteri di Mesir. Saat itu, Mesir menghadapi musim kemarau panjang yang membuat stabilitas negara sangat terganggu saat itu. “Nabi Yusuf pun diangkat menjadi menteri. Dan beliau membuktikan kemampuannya mengatasi kemarau pada waktu itu,” papar Alyasa’.

Hal serupa juga berlaku pada masa Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat, di mana terdapat orang-orang yang direkomendasi untuk mengisi jabatan tertentu. “Orang-orang itu direkomendasi atas dasar prestasinya. Prinsip pelelangan jabatan itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, hanya saja bentuknya tidak serumit sekarang,” jelasnya.

Untuk diketahui, Alyasa’ Abubakar adalah orang pertama yang memimpin Dinas Syariat Islam (DSI) Provinsi Aceh ketika lembaga ini didirikan pada masa Pemerintahan Abdullah Puteh (2000-2007). Alyasa’ memilih kembali ke kampus dan tidak mengikuti fit and propertest (lelang jabatan) yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar (periode 2007-2012). 

Ditanya tentang keengganannya ikut dalam pelelangan jabatan Kadis Syariat Islam kala itu, Prof Alyasa’ menjawab bahwa karirnya bukan di pemerintahan. “Saya seorang akademisi dari kampus, bukan orang pemerintahan dan karir saya bukan di situ,” ujar Alyasa’.

Ia menuturkan, kesediaannya menjadi Kepala Dinas Syariat Islam kala lembaga itu didirikan, murni karena adanya permintaan gubernur Abdullah Puteh yang memintanya secara pribadi untuk memimpin lembaga baru tersebut. Selain itu, lanjut Alyasa’, Abdullah Puteh juga meminta izin secara khusus kepada Prof Dr Rusjdi Ali Muhammad yang saat itu menjabat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry.

Prof Alyasa’ mengatakan, satu periode menjabat Kepala DSI Aceh baginya sudah cukup, sehingga kemudian ia memilih tidak lagi mengikuti fit and propertest untuk jabatan yang sama pada periode selanjutnya. “Pada waktu itu DSI baru dibentuk, saya rasa diperlukan dasar berupa pemikiran dan konsep. Dan pada saat itu saya merasa mampu meletakkan dasar-dasar tersebut,” ujarnya.(fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help