SerambiIndonesia/

Pelantikan Gubernur Dipastikan Pakai UUPA

Direktur Otonomi Khusus (Otsus) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs Safrizal ZA MSi

Pelantikan Gubernur Dipastikan Pakai UUPA

BANDA ACEH - Direktur Otonomi Khusus (Otsus) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs Safrizal ZA MSi mengatakan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih pada pilkada 2017, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Gunakan UUPA,” kata Safrizal kepada Serambi, di sela-sela acara ‘gathering pembahasan sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi’ yang diprakarsai Kantor Regional (Kanreg) XIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Jumat (16/6).

Penegasan itu disampaikan setelah ada kata sepakat di jajaran Sekretariat Negara (Sesneg) RI soal pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022 menggunakan UUPA. Artinya pelantikan akan dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRA disaksikan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah.

Sebelumnya ada dua undang-undang yang mengatur tata cara pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan gubernur dan wakil gubernur. Pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di mana semua gubernur dan wakil gubernur seluruh Indonesia yang tepilih pada pilkada 2017 akan dilantik Presiden RI di Istana Negara, Jakarta.

Kedua, menggunakan UUPA di mana pelantikannya dilakukan oleh Mendagri dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRA, Banda Aceh. Untuk kepastian itu, Direktur Otsus Kemendagri, Safrizal menyampaikan bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih tetap menggunakan UUPA.

“Pokoknya gunakan UUPA murni, tidak mau lagi kita silang pendapat soal itu (pelantikan). Nanti bilang pusat tidak konsisten, ini ada UUPA, Aceh konsisten lah (gunakan UUPA). Nasibnya dilantik oleh menteri apa boleh buat karena bunyi undang-undang seperti itu,” ujarnya.

Kendati demikian, putra Aceh ini belum bisa memastikan kapan jadwal pelantikan dilaksanakan. “Tanggalnya masih dilihat, pokoknya antara tanggal 1-5 Juli 2017. Karena tanggal 25 Juni lebaran, dalam suasana lebaran susah menghadirkan orang sebagai undangan, karena masih libur,” tukas Safrizal.

Terkait adanya permohonan Ketua DPRA, Tgk Muharuddin yang meminta gubenur dan wakil gubernur terpilih agar dilantik oleh Presiden Jokowi, Safrizal mengatakan hal itu tidak diatur dalam UUPA. Dalam UUPA disebutkan bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh dilakukan oleh Mendagri mengatasnamakan Presiden.

“Dulu memang ada permohonan dari Ketua DPRA, agar Presiden yang melantik. Tapi bunyi undang-undang Aceh oleh Mendagri. Nanti kalau dilantik oleh Presiden kemudian ada orang iseng menggugat lalu diterima gugatannya, apa mau lantik ulang?” katanya sembari menyebut contoh kasus di Kabupaten Buleleng, Bali, di mana pelantikan bupatinya batal lantaran dilantik oleh wakil gubernur bukan gubernur Bali.

Sementara terkait pelantikan bupati dan wali kota terpilih, Safrizal menyampaikan akan dilantik oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, sesuai akhir masa jabatan (AMJ) bupati/wali kota. “Pelantikan bupati dan wali kota sesuai AMJ dan akan dilantik oleh gubernur,” demikian Safrizal.

Presiden beri atensi
Meski pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih bukan dilakukan oleh Presiden Jokowi, tetapi Presiden tetap memberi atensi untuk Aceh. Namun, seperti apa bentuk atensi yang diberikan, Safrizal mengatakan itu akan dibicarakan lagi dengan Gubernur dan DPRA.

“Apakah serah terima jabatan di depan Presiden? Apakah setelah pelantikan ramai-ramai diterima Presiden di Istana? Apakah Presiden berkenan datang ke sini untuk tepung tawar? Itu tanda Presiden dekat dengan Aceh,” demikian Safrizal.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help