SerambiIndonesia/

DPRA Surati Bawaslu RI

DPRA secara resmi menyurati Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia di Jakarta, meminta

DPRA Surati Bawaslu RI
Ketua majelis hakim dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof Dr Anna Erliyana SH MH memimpin sidang sengketa pilkada terkait keabsahan ijazah calon bupati Kabupaten Pidie, Roni Ahmad alias Abusyik di ruang sidang Bawaslu Aceh, Sabtu (19/11). SERAMBI/MASRIZAL 

* Minta Rekrutmen Panwaslu di Aceh Dihentikan

BANDA ACEH - DPRA secara resmi menyurati Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia di Jakarta, meminta agar proses rekrutmen penjaringan dan penyaringan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang dilakukan Bawaslu Aceh dihentikan.

Permintaan agar dihentikannya proses rekrutmen tersebut agar tidak muncul polemik hukum di kemudian hari. “Kita sudah kirimkan surat bernomor 160/1104 tertanggal 16 Juni 2017 yang diteken langsung oleh Ketua DPRA Tgk Muharuddin,” kata Anggota Komisi 1 DPRA yang membidangi politik, hukum, pemerintahan, dan keamanan, Iskandar Usman Al-Farlaky, kepada Serambi, Minggu (18/6).

Dalam surat tersebut, DPRA juga menyertakan hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, baik dengan Bawaslu RI maupun Pansus Pemilu DPR RI. Pertemuan pertama tanggal Maret 2017 dengan Bawaslu, kemudian tanggal 11 April 2017 dengan Pansus DPR RI, dan tanggal 15 Mei 2017 dengan Bawaslu RI.

Ketiga pertemuan itu, lanjut Iskandar, disepakati bahwa lembaga Bawaslu Aceh dan Panwaslih Aceh akan disatukan menjadi satu lembaga pengawasan secara permanen. Nama lembaga yang diusulkan adalah Bawaslih. Sementara mekanisme rekrutmen tetap merujuk kepada UUPA.

“Hasil yang disepekati dalam tiga pertemuan itu ada kita sampaikan di dalam surat. Jadi mari kita satukan persepsi soal ini sehingga tidak muncul dualisme kelembagaan nantinya,” ungkap Iskandar yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh ini.

Sebelumnya, disela-sela sidang paripurna LKPJ Gubernur Aceh di Gedung DPRA, Kamis (15/6) siang, Iskandar juga telah meminta Bawaslu Aceh agar menghentikan melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota se-Aceh. Iskandar meminta Bawaslu menunggu Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan oleh DPR RI.

“Seharusnya Bawaslu tidak gegabah membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu kabupaten/kota se-Aceh untuk pengawasan Pemilu legislatif dan Pilpres 2019, mengingat undang-undang Pemilu yang baru masih dalam pembahasan dan hampir final. Hentikan perekrutan ini dulu,” pinta Iskandar.

Namun Ketua Bawaslu Aceh, Dr Muklir SH MAP, sebagaimana diberitakan harian ini Sabtu (17/6), menyatakan bahwa Bawaslu memiliki payung hukum yang kuat untuk membentuk tim seleksi (timsel) dan merekrut calon Panwaslu kabupaten/kota se-Aceh.

“Dengan demikian, Bawaslu Aceh tetap melanjutkan agenda rekrutmen calon anggota Panwaslu kabupaten/kota se-Aceh yang seleksinya dilakukan oleh timsel yang independen,” kata Muklir.

Di sisi lain, Iskandar juga menyorot sikap Bawaslu Aceh. Sikap ngotot Bawaslu Aceh untuk melakukan proses reskrutmen Panwaslu menurutnya, mengesankan bahwa pihak Bawaslu Aceh seperti tidak pernah mengikuti rapat-rapat konsultasi. Padahal pihak Bawaslu Aceh juga selalu dilibatkan oleh Bawaslu RI.

“Sebelum itu, ada pertemuan di Surabaya yang juga diikuti oleh pihak Mendagri. Pertemuan ini malah melahirkan sejumlah poin kesepakatan. Intinya akan dibentuk satu lembaga pengawasan saja. Begitu juga pertemuan di Jakarta dan Medan pada saat dibentuk draft bersama Perbawaslu untuk pengawasan Pilkada kemarin,” ujar politisi asal Aceh Timur ini.

Oleh karena itu, Iskandar meminta agar apa yang sudah disepekati dalam pertemuan dapat diindahkan, bukan malah dikangkangi karena tidak menguntungkan bagi Aceh dan justru menimbulkan kegaduhan. Bawaslu Aceh, sebelum bertindak sepatutnya dapat melakukan koordinasi dengan pihak DPRA sebagai mitra kerja.

“Regulasi khusus dan kewenangan istimewa yang sudah diberikan ini, kalau bukan kita orang Aceh yang menyelamatkannya, tidak mungkin diselamatkan oleh orang lain,” pungkas Iskandar.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help