SerambiIndonesia/

Lelang Eselon II Harus Transparan

Gubernur Aceh terpilih, Irwandi Yusuf telah menyatakan komitmennya untuk melakukan fit and proper test

Lelang Eselon II Harus Transparan

BANDA ACEH - Gubernur Aceh terpilih, Irwandi Yusuf telah menyatakan komitmennya untuk melakukan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) atau disebut juga lelang jabatan eselon II di masa pimpinannya lima tahun ke depan. Ia berjanji akan melakukan itu, menyahuti pernyataan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof Dr Sofian Effendi MPIA terkait hal itu.

Pakar hukum dan pengamat politik Aceh, Mawardi Ismail SH MHum, juga menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, lelang jabatan memang harus dilakukan untuk mencari orang yang tepat di bidangnya. Namun, menurutnya, lelang jabatan itu harus dilakukan secara terbuka dan transparan, agar seleksi yang dilakukan jujur dan menuai hasil yang baik.

“Saya rasa yang paling penting adalah lelang itu harus transparan dan terbuka. Kemudian hasil lelang itu harus benar-benar direkrut. Jangan sampai lelang yang dilakukan adalah lelang jabatan ecek-ecek dan hanya untuk formalitas semata,” kata Mawardi Ismail saat diwawancarai Serambi di Banda Aceh, Minggu (18/6).

Menurut mantan dekan Fakultas Hukum Universita Syiah Kuala ini, lelang jabatan bukan urusan mau tidak mau, suka tidak suka, atau setuju tidak setuju. Tapi, lelang jabatan adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala pemerintahan untuk mencari orang-oang yang tepat yang akan membantu kerja-kerja pemerintah selama ia menjabat. “Jadi, memang suatu keharusan yang wajib dilakukan,” katanya.

Bahkan, lanjut Mawardi, pedoman dan mekanisme untuk melakukan lelang jabatan tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Sebagaimana disebut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof Dr Sofian Effendi MPIA di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, tiga hari lalu, mekanisme pengangkatan pejabat eselon II itu harus ada rencana, panitia seleksi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan UU ASN.

“Semua tata cara dan mekanismenya sudah diatur, pedomannya sudah ada. Tapi yang paling penting yang saya sebutkan tadi, yaitu proses pelelangannya itu harus transparan, tidak boleh tertutup. Semua harus tahu agar semua yang berkompeten bisa ikut,” ujar Mawardi.

Ia sama sekali tidak ragu dengan rencana Irwandi Yusuf untuk melakukan lelang jabatan eselon II semasa ia memimpin lima tahun ke depan. Soalnya, cara seperti itu sudah pernah dilakukan Irwandi saat menjabat gubernur Aceh periode 2007-2012. “Irwandi telah melakukannya dan terbukti saat itu tidak ada masalah apa-apa. Aman-aman saja kok,” kata Mawardi.

Ia juga berharap, dalam proses pelelangan nanti, tidak ada kepentingan politik yang masuk di dalamnya. Artinya, fit and proper test tersebut berjalan mulus tanpa ada kepentingan siapa pun di dalamnya. “Kalau ada kepentingan politik, ya nggak usah dilakukan lelang. Dalam proses lelang nanti, pasti ada pihak yang tidak puas, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau itu dilakukan secara tansparan, hal itu akan hilang sendiri,” demikian Mawardi Ismail. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help