SerambiIndonesia/

SK Kelola Lahan PPS Lampulo Terbit

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil sudah menerbitkan SK

SK Kelola Lahan PPS Lampulo Terbit
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri ESDM Sudirman Said, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, dan Wali Nanggroe Malik Mahmud melambaikan tangan ke arah penari yang tampil pada puncak peringatan Hari Nusantara Ke-15 di PPS Lampulo, Banda Aceh, Minggu (13/12). SERAMBI/M ANSHAR 

* Investor Diharap tak Khawatir Lagi Berinvestasi

BANDA ACEH - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil sudah menerbitkan SK Pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Aceh terhadap 516.903 m2 (51 hektare lebih) lahan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Ir H T Diauddin mengatakan dengan terbitnya SK bernomor 83/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 tertanggal 12 Juni 2017 itu, investor yang akan, sudah berinvestasi, bahkan ingin mengembangkan investasi di Kawasan Industri PPS Lampulo tak perlu khawatir lagi.

“Kita siap membantu menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kantor BPN Aceh,” kata Diauddin didampingi Kepala UPTD PPS Lampulo, Ir Aliman kepada Serambi di Banda Aceh, Sabtu (27/6).

Diauddin menceritakan permohonan penerbitkan SK HPL PPS Lampulo sekitar 51 hektare itu telah diajukan DKP Aceh ke Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 22 Mei 2016, tapi karena sebelumnya masih ada beberapa persyaratan administrasi yang kurang, maka DKP Aceh harus melengkapinya lagi.

Diauddin juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang sudah membangtu percepatan SK itu, seperti Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Aceh, Ir Iskandar MSc dan Kepala DKP sebelumnya Dr Raihanah.

Selanjutnya, kata Diauddin, pihaknya akan menjumpai Kepala Badan Pertanahan Nasional Aceh untuk proses penerbitan dan pemberian Hak Guna Bagunan (HGB) kepada sejumlah perusahaan yang telah masuk maupun yang akan berinvestasi di kawasan tersebut.

Diauddin menyebutkan perusahaan perikanan yang sudah membangun gedung cold storage dan pabrik es batangan, bahkan sudah beroperasi di lokasi itu hanya PT Aceh Lampulo Jaya Bahari (ALJB). Perusahaan perikanan itu sudah menampung dan membeli ikan hasil tangkapan nelayan di laut lepas, seperti ikan tongkol, cakalang, dan tuna.

Menurut informasi dari Direksi PT ALJB, Husein, mereka juga akan membangun tiga gedung lagi untuk pabrik pengalengan ikan di samping gedung cold storage yang telah beroperasi itu. Tujuannya agar bisa langsung mengekspor ikan segar dan ikan kaleng melalui PPS itu ke Jepang, Singapura, Amerika, Korea Selatan, dan berbagai negara di Eropa yang selama ini haris melalui Pelabuhan di Sumut.

Selain itu, kata Diauddin, pihaknya juga akan menyurati beberapa perusahaan lainnya yang dulu batal berinvestasi di PPS Lampulo karena belum terbitnya SK HPL. Perusahaan itu adalah PT Nagata Prima Utama, Perusahaan Perikanan Indonesia, PT Delisius Indonesia dan lainnya. Pihak perusahaan itu sudah pernah mengajukan permohonan untuk bangun cold storage dan gedung pengalengan ikan di PPS lampulo. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help