SerambiIndonesia/

Anggota DPRA Usul Revisi Qanun Otsus

Anggota Komisi III DPRA, Azhari Cagee SIP meminta pimpinan DPRA untuk merespons penolakan yang dilayankan

Anggota DPRA Usul Revisi Qanun Otsus
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Otsus (GMPO) melakukan aksi unjuk rasa terkait pengelolaan dana Otsus di Gedung DPRA, Banda Aceh, Selasa (6/12). SERAMBI/BUDI FATRIA 

BANDA ACEH - Anggota Komisi III DPRA, Azhari Cagee SIP meminta pimpinan DPRA untuk merespons penolakan yang dilayankan oleh beberapa kabupaten/kota tentang pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh. Di mana mereka menolak kebijakan baru, yaitu dana otsus yang akan dikelola oleh Pemerintah Aceh (provinsi) sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 10 tahun 2016.

Oleh sebab itu, Azhari Cagee meminta pimpinan DPRA untuk segera mengubah Qanun Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Lebih baik seperti sebelumnya, yakni dana otsus ditransfer ke kabupaten/kota sebanyak 40 persen lalu dikelola sendiri oleh pemerintah tingkat dua.

“Kita menginginkan, Ketua DPRA untuk segera mengubah Qanun Nomor 10 Tahun 2016 itu, dikembalikan saja seperti sediakala, yaitu Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang hal yang sama,” kata Azhari Cagee kepada Serambi, Senin (19/6).

Azhari Cagee menjelaskan, jika dana otsus dikelola sendiri oleh Pemerintah Aceh tanpa ditansfer 40 persen ke kabupaten/kota, maka ini akan merugikan kabupaten/kota sendiri dalam hal pembangunan. Yang kemudian dikhawatirkan, pemerintah provinsi tidak sanggup mengelola dana tersebut dan ujung-ujungnya akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).

“Pasti silpa provinsi akan membengkak dan akan merugikan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota itu sendiri. Pemerintah kabupaten/kota saya rasa lebih membutuhkan dana otsus tersebut,” kata Azhari Cagee.

Aceh, lanjut Azhari Cagee, berbasis kabupaten/kota. Jadi, jika kabupaten/kota tidak menunjukkan prestasi pembangunan, maka secara tidak langsung Aceh secara umum juga akan menerima imbasnya. Begitu juga sebaliknya, jika kabupaten/kota maju dan pembangunannya berkembang, maka Aceh juga akan baik.

“Oleh sebab itu, dana otsus ini penting untuk daerah. Saya pribadi setuju dana otsus ditransfer ke daerah agar pemerintah tingkat dua bisa mengalokasikannya untuk pembangunan secara optimal,” ujar Azhari Cagee.

Untuk diketahui, mulai 2017 ini, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi menerima transfer dana otsus dari Pemerintah Aceh seperti selama ini, karena dalam draf perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sistemnya sudah berubah.

Pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkan dana otsus untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan di daerahnya dapat mengusulkan kepada Pemerintah Aceh. Lalu Pemerintah Acehlah yang akan menilai dan membiayainya

Kebijakan dana otsus dikelola oleh Pemerintah Aceh seperti tertuang dalam Qanun Nomor 10 tahun 2016, juga ditolak oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Menurut Azhari Cagee, tiga bupati, yakni Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Aceh Timur sudah melayangkan surat kepada DPRA terkait kebijakan tersebut.

“Mereka menolak kebijakan tersebut, mereka ingin dana otsus tetap ditransfer ke kabupaten/kota seperti sebelumnya, agar pembangunan di daerah maksimal. Karena bagaimanapun, kepala daerah tingkat dua beserta unsurnya lebih tahu laju pembangunan daerah,” ujar Azhari Cagee.

Oleh sebab itu, Azhari Cagee mengaku mendukung keinginan yang telah diutarakan oleh bupati dan wali kota tesebut. Ia juga menyebutkan, bahwa dirinya salah seorang yang paling getol membantah saat qanun itu diubah beberapa waktu lalu. “Intinya kita tegaskan, meminta Ketua DPRA untuk segera mengubah qanun tersebut,” pungkas Azhari Cagee.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help