SerambiIndonesia/

DPD RI Diskusi dengan SKPA

Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar diskusi tentang perdagangan dengan pemerintah Aceh

DPD RI Diskusi dengan SKPA

* Dari Harga Daging hingga Kapal Roro

BANDA ACEH - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar diskusi tentang perdagangan dengan pemerintah Aceh, beserta Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) di Ruang Potensi Daerah, Kantor Gubernur Aceh, Senin (19/6). Rombongan sembilan orang dipimpin senator Aceh, H Sudirman alias Haji Uma dan disambut Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Pembangunan, Nurdin SH MHum.

Selain Haji Uma, Anggota Komite II yang hadir yaitu Hj Rubaeti Erlita SSos SH, Asmawati, Riri Damayanti SPsi, Habib Abdurrahman Bahasyim, Ahmad Syaifullah Malonda SP, Tellie Gozellie SE, Drs Ibrahim Agustinus Medah, dan Dr Hj Maimanah Umar MA. Sementara dari SKPA yang hadir yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Bulog, DPRA, serta PLN Wilayah Aceh.

Haji Uma mengatakan sumber utama inflasi di Aceh dari kenaikan harga pangan dan bahan makanan. Berdasarkan amatannya di lapangan, daging mencapai Rp 170 ribu/kg di Meulaboh, Nagan Raya, dan Aceh Utara. Sementara harga gula di Aceh Jaya mencapai Rp 14 ribu. “Itu jelas di luar ketentuan yang diatur oleh permendagri. Artinya pemerintah daerah tidak mampu mengendalikan harga ini,” jelas dia.

Selain itu, Haji Uma juga mengomentari soal kualitas beras yang dijual murah kepada masyarakat. Menurutnya, meskipun Aceh surplus beras, masih ada masyarakat yang mendapat beras tidak layak konsumsi. “Semalam saya berdiskusi dengan warga Gampong Pande. Mereka mengaku dapat beras gratis, tapi banyak yang busuk,” kata Haji Uma tak menyangka.

Dia juga menyesalkan kurangnya armada kapal roro yang berlayar dari Banda Aceh ke Sabang. Bahkan dia memperingatkan, jangan sampai KMP Tanjung Burang yang kondisinya sering rusak harus berakhir seperti KMP Gurita. “Kalau memang rusak terus ya harus ditarik. ASDP harus menggantinya dengan armada baru, kami akan perjuangkan itu,” tegasnya.

Amatan Serambi diskusi yang berlangsung alot tiba-tiba senyap, saat Anggota DPD RI dari Riau, Dr Hj Maimanah Umar MA menanyakan ke forum, bagaimana kiat-kiat mendapatkan dana otonomi khusus. “Kami di Riau ingin juga seperti di Aceh yang mendapat dana otsus tiap tahun. Bagaimana sih kiatnya?” tanya Maimanah polos, dan membuat orang Aceh dalam ruangan itu cengar-cengir.

Staf Ahli Gubernur, Nurdin SH MHum pun menjawab pertanyaan berat itu. Dia menjelaskan, otsus diperoleh dari perjuangan panjang rakyat Aceh sejak tahun 1972, di mana terjadi ketimpangan antara pembangunan di pusat dan di Aceh dan berlarut-larut, hingga akhirnya diselesaikan dengan perjanjian damai MoU Helsinki tahun 2005.

“UUPA dan dana otsus merupakan konsesi dari pemerintah RI kepada Aceh. Bagaimana kami meraihnya? Tentu lewat perjuangan berat,” ujar Nurdin. Haji Uma pun ikut menimpali bahwa perjuangan rakyat Aceh sangat berat, tak kurang dari 300 ribu jiwa melayang dalam memperjuangkan hal tersebut. (fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help