SerambiIndonesia/

Gubernur Terima Rekomendasi PP KEK Arun

Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah menerima draf rekomendasi LSM Aceh terkait langkah krusial

Gubernur Terima Rekomendasi PP KEK Arun
Aktivis yang tergabung dalam Himpunan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Aceh (HAMPA) menggelar aksi menuntut Presiden Jokowi mencabut PP Nomor 5 Tahun 2017 Tentang KEK Arun Lhokseumawe dan meminta Pemerintah Aceh mengelola sendiri KEK Arun Lhokseumawe di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh 

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah menerima draf rekomendasi LSM Aceh terkait langkah krusial yang harus ditempuh pemerintah menyikapi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Penyerahan draf rekomendasi itu dilakukan di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu (18/6).

Dalam draf rekomendasi tersebut, Pemerintah Aceh diminta melakukan segala upaya agar Pemerintah Pusat merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 5/2017 tentang KEK Arun Lhokseumawe.

Jika revisi tetap tidak dilakukan, maka Pemerintah Aceh diminta melakukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Agung RI.

Ketua LSM Aceh Sudirman saat menyerahkan rekomendasi tersebut kepada Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, PP Nomor 5 Tahun 2017 perlu direvisi karena telah menempatkan konsorsium BUMN/BUMD sebagai pengusul dan pengelola KEK Arun. Padahal, Pemerintah Aceh sebelumnya telah menandatangani surat pengusulan KEK Arun Lhokseumawe, dalam surat tersebut, status Pemerintah Aceh adalah sebagai pengusul.

“Penetapan PP tersebut telah mengabaikan hak Aceh sebagai pengusul dan pemilik wilayah KEK tersebut,” ujar Sudirman seperti dikutip dalam siaran pers dikirim pihak Biro Humas Setda Aceh kepada Serambi kemarin.

Rekomendasi yang diserahkan tersebut merupakan hasil diskusi para pakar dalam kegiatan temu pakar yang digelar pada 17 Juni 2017 di Hotel Oasis, Banda Aceh.

Sementara Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat menerima rekomendasi tersebut mengatakan, persoalan KEK Arun merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan demi kepentingan Aceh. Gubernur Zaini juga mengatakan, komunikasi yang sudah dijalin dengan Presiden Joko Widodo terkait revisi PP Nomor 5 Tahun 2017 sejauh ini mendapat respons positif.

Zaini mengaku, secara langsung maupun tidak langsung, dirinya telah memberitahu kepada Presiden dan Wakil Presiden terkait hal itu dan mendapat respons yang positif. Saat Presiden Joko Widodo transit di Aceh dalam perjalanan ke Arab Saudi beberapa waktu lalu, Zaini juga menyampaikan hal yang sama.

“Beliau menjawab sudah memerintahkan Mensesneg untuk mengeluarkan surat perintah kepada Menteri Koordinator Perekonomian Darminn Nasution RI untuk membuat keputusan untuk revisi dari pada PP Nomor 5 tersebut,” pungkas Zaini Abdullah dalam siaran pers yang sama. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help