SerambiIndonesia/

Harus Sosialisasi Agar tak Dituding Bohong

KETUA Komisi II DPRA, Nurzahri menyatakan PLN wajib memberkan dana kompensasi atas pemadaman listrik

Harus Sosialisasi Agar tak Dituding Bohong
General Manager PLN Wil Aceh, Jefri Rosiadi mejumpai massa dari beberapa ormas yang menggelar aksi protes terhadap pemadaman listrik di Kantor PLN Wilayah Aceh, Banda Aceh, Selasa (30/5) sore. 

KETUA Komisi II DPRA, Nurzahri menyatakan PLN wajib memberkan dana kompensasi atas pemadaman listrik bulan Mei 2017. Kalau tidak menepati janji baru bisa digugat lewat class action.

“Kewajiban membayar dana kompensasi itu tertuang dalam pasal 29 huruf e) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,” kata Nurzahri menanggapi tudingan bohong terhadap PLN karena pelanggan merasa belum mendapat dana kompensasi sebagaimana dijanjikan.

Untuk masalah dana kompensasi tersebut, kata Nurzahri, PLN harus rutin melakukan sosialisasi kepada pelanggan secara terbuka. Tujuannya agar masalah pembayaran dana kompensasi itu tidak lagi dituding bohong.

Sebab, lanjut Nurzahri, dalam struk pembayaran rekening listrik paska bayar, pembayaran dana kompensasi tidak kelihatan, begitu juga untuk listrik pra bayar.

Di tempat-tempat pembayaran rekening listrik, tiap bulannya harus dilakukan sosialisasi, begitu juga jika ada pelanggan yang beli token, penjual token listrik harus memberikan struk dan menjelaskan kepada pembeli token listrik apakah rekening listriknya ada diberikan pembayaran dana kompensasi atau tidak.

“Penjelasan soal dana kompensasi kepada pelanggan sangat penting untuk memberikan kepercayaan pelanggan kepada PLN selaku penyedia daya dan arus listrik,” tandas Nurzahri.

Sebelumnya, seorang pelanggan listrik bernama Irwansyah yang juga anggota DPRK Banda Aceh mengaku sudah mengecek ke beberapa tempat pembayaran listrik online di Kecamatan Banda Raya. Hasilnya, petugas menyebut tidak ada kompensasi dan sebagian mengaku tidak tahu. “Saya tanyakan ke petugas-petugas listrik online, bagaimana cara mengetahui ada kompensasi. Mereka bilang tidak tahu, sama saja dengan bulan lalu,” terangnya.

Bukan hanya Irwansyah, seorang warga lainnya, Liana, ibu rumah yang berlangganan listrik pascabayar kepada Serambi, mengungkapkan, biasanya dia membayar tagihan listrik Rp 130.000 per bulan, namun untuk tagihan Mei 2017 naik menjadi Rp 149.000. “Katanya ada pengurangan, tapi tagihan saya bulan Mei malah naik,” kata Liana.

Mengenai pentingnya sosialisasi juga disuarakan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), Fahmiwati SE MSi.

“Banyak yang berpikir ini (kompensasi) tidak jelas. YaPKA terus terang kecewa dengan PLN karena sosialisasi soal ini sangat minim,” kata Fahmiwati kepada Serambi, Minggu (18/7).

Menurut Fahmiwati, pihaknya saat ini sedang mempelajari bagaimana mekanisme pemberian kompensasi tersebut. Dikatakannya, sosialisasi yang dilakukan PLN lewat surat kabar tidak cukup. “Tidak semua orang membaca koran atau media. PLN seharusnya mensosialisasikan hal ini sampai ke loket pembayaran,” kata Fahmiwati dengan menambahkan, kewajiban dan tanggung jawab PLN sebagai perusahaan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada konsumen, apalagi soal kompensasi yang ditunggu-tunggu.(her/nas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help