SerambiIndonesia/

Opini

PLN Dinilai Merepotkan

Janji kompensasi (ganti rugi) dari PT PLN Wilayah Aceh kepada masyarakat yang terimbas pemadaman listrik

PLN Dinilai Merepotkan
Suasana malam di kantor PLN Wilayah Aceh, Jalan Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh. SERAMBI/BUDI FATRIA 

Janji kompensasi (ganti rugi) dari PT PLN Wilayah Aceh kepada masyarakat yang terimbas pemadaman listrik pada Mei lalu ternyata tidak ada pelanggan yang merasa mendapat kompensasi. Jangan berkurang, ada warga yang malah mengaku tagihan listrik meningkat dari sebelumnya.

Anggota DPRK Banda Aceh, Irwansyah terang-terangan menyebut PLN telah membohongi masyarakat Aceh. Janji pembayaran ganti rugi berupa pengurangan tarif bagi pelanggan pascabayar dan penambahan bonus bagi pelanggan prabayar menurutnya hanya omong kosong.

Irwansyah yang merupakan pelanggan prabayar mengaku tidak mendapat bonus KWH setelah membeli token Rp 500.000, padahal bulan lalu listrik di rumahnya sering padam. “Dulu janjinya tidak ada pemadaman dalam Ramadhan namun diingkari dengan berbagai alasan. Sekarang berjanji akan memberi kompensasi, tapi juga tidak jelas,” kata wakil rakyat itu.

Irwansyah mengaku sudah mengecek ke beberapa tempat pembayaran listrik online di Kecamatan Banda Raya. Hasilnya, petugas menyebut tidak ada kompensasi dan sebagian mengaku tidak tahu. “Saya tanyakan ke petugas-petugas listrik online, bagaimana cara mengetahui ada kompensasi. Mereka bilang tidak tahu, sama saja dengan bulan lalu,” terangnya.

Keluhan lainnya datang dari seorang warga dari kalangan sederhana yang merupakan pelanggan listrik pascabayar mengungkapkan, biasanya dia membayar tagihan listrik Rp 130.000 per bulan, namun untuk tagihan Mei 2017 naik menjadi Rp 149.000. “Katanya ada pengurangan, tapi tagihan saya bulan Mei malah naik,” katanya.

Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Wilayah Aceh, T Bahrul Khalid SH bersikukuh ada kompensasi listrik. Tapi, tidak semua pelanggan PLN mendapatkan kompensasi atas pemadaman listrik bulan lalu.

Menurutnya, pengurangan tarif listrik untuk pelanggan pascabayar hanya dapat diketahui lewat invoice. “Maka dari itu, pelanggan dipersilakan meminta invoice di Kantor PLN Area Banda Aceh untuk mengecek ada tidaknya kompensasi tersebut,” jelasnya.

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), Fahmiwati SE MSi mengaku banyak menerima laporan warga terkait ketidakjelasan kompensasi dari PLN ke pelanggan “korban” pemadaman. Ia mengingatkan, kewajiban dan tanggung jawab PLN sebagai perusahaan adalah memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada konsumen, apalagi soal kompensasi yang ditunggu-tunggu selama ini. “Tidak hanya loket PLN, tapi juga tempat pembayaran online di rumah-rumah warga. Kalau PLN serius ingin berikan kompensasi, petugas online ini juga harus tahu agar mampu menjelaskan ke pelanggan. Dan, pelayanan administrasi listrik yang baik berakhir di loket pembayaran. Bukan merepotkan pelanggan untuk mencari informasi hingga ke Kantor PLN,” kata Fahmiwati.

Kita sangat sependapat dengan Ketua YaPKA memrotes pejabat PLN Aceh yang menyuruh pelanggan cek tagihan ke Kantor PLN. Hal itu, selain PLN kurang melayani, juga bikin repot pelanggan. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help