SerambiIndonesia/

Pengacara Habib Rizieq Shihab Kirim Surat Kepada Presiden Jokowi

Dalam surat tersebut, Jokowi diminta untuk memerintahkan Polri menghentikan penyidikan kasus percakapan via WhatsApp

Pengacara Habib Rizieq Shihab Kirim Surat Kepada Presiden Jokowi
POOL/REPUBLIKA/RAISAN AL FARISI
Pimpinan FPI Rizieq Shihab menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang digelar PN Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (28/2/2017). Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua saksi ahli yaitu Rizieq Shihab dan Ahli Hukum Pidana Abdul Chair Ramadhan.(POOL/REPUBLIKA/RAISAN AL FARISI) 

SERAMBINEWS.COM - Kapitra Ampera mengaku telah mengirimkan surat yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyidikan kasus percakapan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Dalam surat tersebut, Jokowi diminta untuk memerintahkan Polri menghentikan penyidikan kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan Rizieq dan Firza Husein.

Surat tersebut telah dikirimkan oleh Kapitra kepada Jokowi pada Senin (19/6/2017) malam.

"Dimohonkan kepada Bapak Presiden RI untuk memerintahkan penyidik/Polri agar menerbitkan SP 3 kepada Habib Rizieq Shihab karena melanggar peraturan perundang-undangan khususnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016," ujar Kapitra Ampera kepada Kompas.com, mengutip isi surat yang dikirimkan kepada Jokowi tersebut, Selasa (20/6/2017).

Menurut Kapitra, kasus yang menjerat kliennya ini menyalahi aturan perundang-undangan dalam proses penyidikannya.

Atas dasar tersebut, ia meminta supaya kasus ini segera dihentikan.

"Penyidikan kasus Habib Rizieq Shihab yang barang buktinya didapat penyidik melalui intersepsi atau penyadapan oleh pihak yang tidak berwenang/ilegal, dilakukan oleh situs website www.4n5hot.com dan situs baladacintarizieq.com bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," ucap dia.

Kapitra menambahkan, alat bukti dalam kasus kliennya ini diperoleh secara ilegal.

Untuk itu, Kapitra menegaskan jika alat bukti yang dimiliki penyidik tidak sah.

"Alat bukti dalam kasus Habib Rizieq Shihab didapat (intersepsi/penyadapan) secara ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyidikan maupun persidangan karena merupakan pelanggaran terhadap HAM, rights of privacy dan bertentangan dengan UUD 1945," kata Kapitra.

Halaman
123
Editor: faisal
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help