Opini

Kepolisian Kesatuan Tertua di Indonesia

PERJALANAN panjang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebenarnya dimulai sejak 11 Februari 1814

Kepolisian Kesatuan Tertua di Indonesia

Oleh Agung Prasetyo

PERJALANAN panjang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebenarnya dimulai sejak 11 Februari 1814. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Inggris, Stanford Raffles (1811-1817), itulah untuk pertama kalinya keluar Peraturan tentang Tata Usaha Justisi pada Pengadilan Daerah di Pulau Jawa dan Tata Usaha Kepolisian.

Pada 1817 terjadi pengalihan kekuasaan Inggris kepada Belanda. Peralihan itu ikut mengubah struktur organisasi kepolisian. Negeri Belanda mengusulkan struktur organisasi kepolisian di tanah jajahan Hindia Belanda disempurnakan, baik yang menyangkut bidang pimpinan, pendidikan, kepangkatan maupun perlunya diikutsertakan orang-orang pribumi dalam tugas-tugas kepolisian. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Polri saat ini (id.wikipedia.org).

Pentas sejarah mulai berubah dalam Perang Dunia II. Kekuasaan Belanda di Indonesia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya sejak 9 Maret 1942. Sejumlah kepala polisi berkebangsaan Belanda ditawan oleh Jepang dan posisi tersebut digantikan oleh orang-orang Indonesia. Jumlah polisi yang diserahterimakan dari pemerintah Belanda pada saat itu adalah sebanyak 31.620 personel.

Kekuasaan Dai Nippon berlangsung singkat, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, di mana puncaknya pada 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan RI, di beberapa Kantor Polisi Jakarta secara spontan menurunkan Bendera-bendera Jepang dan menggantikannya dengan Bendera Merah Putih.

Djawatan Kepolisian
Hari-hari berikutnya, pengibaran Bendera Merah Putih juga diikuti oleh Kantor-kantor polisi di seluruh wilayah Indonesia dan menyatakan diri sebagai Polisi Republik Indonesia. Sehingga secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Untuk mengukuhkan kedudukan kepolisian di Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945, memasukkan kepolisian dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang diberi nama Djawatan Kepolisian Negara (DKN).

Pada hari yang sama, yaitu 19 Agustus 1945 Jepang malah membubarkan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho sedangkan senjata mereka dilucuti sehingga pada awal kemerdekaan cuma kesatuan Polisi yang memiliki senjata. Hal ini dilakukan Jepang karena setelah kalah perang, tentara Jepang di Indonesia mendapat perintah dari Sekutu untuk menjaga status quo sampai kedatangan Sekutu di Indonesia.

Kepolisian Indonesia juga diperintahkan Jepang untuk menyerahkan senjatanya, namun secara tegas ditolak. Malah kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, untuk membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun organisasi-organisasi pejuang Tanah Air, secara bersama-sama melakukan pelucutan senjata tentara Jepang yang kalah perang.

Kesatuan Polisi Istimewa di Surabaya, di bawah pimpinan Mochammad Jassin boleh dibilang kecil, hanya beberapa ratus orang saja. Itu sebabnya mereka bergabung dengan rakyat. Kalau rakyat sedang bergerak, di tengah-tengah selalu ada truk dan panser milik pasukan Polisi Istimewa lengkap dengan senjata mesin.

Melihat rakyat bak gelombang yang tak henti-henti itu, akhirnya tentara Jepang setuju menyerahkan seluruh persenjataan, termasuk tank dan panser kepada Polisi Istimewa. Senjata rampasan tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat dan pemuda dalam organisasi perjuangan termasuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang merupakan cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help