SerambiIndonesia/

Salam

Menanti Prosedur Layanan Kesehatan yang Mudah

Janji Gubernur Irwandi Yusuf untuk memudahkan layanan kesehatan bagi masyarakat segera diwujudkan

Menanti Prosedur Layanan Kesehatan yang Mudah
Presiden RI, Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana memberi ucapan selamat kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf didampingi istri, Darwati A Gani dan Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah didampingi Istri, Dyah Erti Idawati usai dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRA, Rabu (5/7/2017). SERAMBI/M ANSHAR 

Janji Gubernur Irwandi Yusuf untuk memudahkan layanan kesehatan bagi masyarakat segera diwujudkan. Langkah pertama ia mulai membenahi urusan administrasi setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)--melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan--dalam memperoleh layanan medis.

Konkretnya, Gubernur akan menugaskan pegawai-pegawai khusus untuk membantu kelancaran urusan administrasi peserta BPJS Kesehatan. Mereka akan ditempatkan di unit-unit pelayanan kesehatan. Untuk uji coba tahap awal, unit pelayanan tersebut hanya ditunjuk dua, yakni Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin (RSUZA) dan RSU Meuraxa Banda Aceh. “Di kedua rumah sakit itu akan ditempatkan sejumlah petugas dengan tugas khusus mempermudah urusan peserta JKN/BPJS Kesehatan,” kata Irwandi.

Pasien yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan, cukup menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) saja kepada petugas yang ditempatkan di RSUZA dan RSU Meuraxa.

“Seterusnya, pegawai tersebutlah yang mengurus sampai kartu BPJS Kesehatan diperoleh dan pasien tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus direpotkan urusan administrasi yang selama ini sering dikeluhkan karena memakan waktu lama,” kata Irwandi.

Sedangkan pasien yang sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan juga akan dibantu para petugas yang ditempatkan di RSU. Misalnya, untuk diuruskan surat rekomendasi berobatnya jika diperlukan.

Lalu, pelayanan kesehatan kepada pasien dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Selama ini, penanganan medis pada kesempatan pertama terhadap korban laka lantas sering tertunda karena alasan administrasi. Misalnya, KTP dan kartu BPJS Kesehatan si peserta belum difotokopi, belum ada rekomendasi, atau belum divalidasi pejabat berwenang.

“Nah, ke depan urusan-urusan seperti ini menjadi tugasnya pegawai yang kita tempatkan di unit-unit pelayanan medis. Pasien atau keluarga pasien cukup menyerahkan KTP atau KK saja, ia langsung bisa berobat,” kata Irwandi.

Irwandi pun masih berusaha memudahkan urusan pasien melalui perekaman sidik jari. Data biometri itu akan disimpan secara online. Ketika pasien yang rekaman sidik jarinya sudah disimpan, lalu berobat lagi, maka ia tak perlu lagi membawa berbagai kartu. Cukup dipindai sidik jarinya, ia langsung terdaftar sebagai pasien pada hari itu di RSU tertentu. Namun, fasilitas untuk perekaman sidik jari tersebut pastilah memerlukan dana yang lumayan besar dan operator yang cakap. “Jadi, tidak bisa segera kita realisasikan,” ujarnya.

Bagi masyarakat, kemudahan perolehan layanan kesehatan adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Sebab, selama ini masyarakat bukan hanya merana karena sakit, tapi juga jera karus harus berurusan banyak sebelum mendapat layanan kesehatan.

Setelah yang direncanakan Irwandi itu selesai, kita berharap urusan pasien rujukan juga harus dibenahi secara konkret. Mulai rumah sakit rujukan hingga soal ketersediaan ambulans dan ongkosnya. Sebab, selama ini banyak pasien harus membayar sendiri ambulans dengan tarif suka-suka oknum sopir.

Setelah itu mungkin barulah dipikirkan soal peningkatan kualitas pelayanan. Jangan sampai masyarakat Aceh terpaksa berbondong-bondong berobat ke Penang atau Kuala Lumpur hanya karena tak yakin pada kemampuan dokter-dokter di Aceh.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help