SerambiIndonesia/

Droe Keu Droe

Penjelasan BKN Terkait NIP PTT Aceh Barat

SEHUBUNGAN dengan berita “BKN Belum Keluarkan NIP, Lima Bulan Bidan Tidak Bergaji” (Serambi Indonesia, Kamis 6/7/2017, hal. 19)

Penjelasan BKN Terkait NIP PTT Aceh Barat

SEHUBUNGAN dengan berita “BKN Belum Keluarkan NIP, Lima Bulan Bidan Tidak Bergaji” (Serambi Indonesia, Kamis 6/7/2017, hal. 19), dapat kami jelaskan: Pertama, interval waktu penyampaian berkas administrasi CPNS formasi Bidan dan Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) ke Kanreg XIII BKN Banda Aceh mulai 1 sampai 28 April 2017. Ini berarti, jika berkas baru disampaikan pada 28 April 2017, maka penyampaian tersebut saat terakhir deadline;

Kedua, penyampaian berkas administrasi CPNS formasi Bidan dan Dokter PTT Aceh Barat dari BKPSDM Aceh Barat kepada Kanreg XIII BKN Banda Aceh baru kami terima pada 28 April 2017. Itu pun dalam bentuk dokumen administrasi fisik dan tidak secara bersamaan dikirim melalui input sistem aplikasi SAPK. Padahal satu dasar tindak lanjut penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PTT tersebut adalah data yang telah di-input dalam aplikasi SAPK;

Karena sampai tanggal 28 April 2017 sesuai deadline yang diberikan BKN Pusat pihak BKPSDM Aceh Barat belum meng-input dan atau tidak mengirim dokumen PTT tersebut melalui aplikasi SAPK, maka secara otomatis aplikasi SAPK sebagai sistem resmi sumber data penetapan NIP CPNS di BKN terblokir. Ketika aplikasi SAPK terblokir, maka diperlukan waktu untuk pengajuan permohonan pembukaan blokir SAPK tersebut. SOP ini diberlakukan BKN untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketiga, perlu juga diketahui dari berkas dokumen fisik yang masuk, dari hasil verifikasi yang kami lakukan sebagian besar berkas administrasi CPNS PTT Aceh Barat tersebut belum lengkap, antara lain, misalnya, SK honorer tidak dileges oleh pejabat eselon II, sebagaian tidak melampirkan SMPT dan STR, serta ada sejumlah ijazah yang belum dilegalisi oleh pejabat berwenang.

Keempat, dalam setiap penetapan NIP baru CPNS BKN selalu melakukan verifikasi dan validasi dokumen. Bila dokumen lengkap dan valid, maka penetapan NIP CPNS segera kami proses tanpa menunda. Verifikasi dan validasi dokumen perlu kami lakukan agar BKN sebagai pihak yang diberikan otoritas oleh UU melakukan pembinaan ASN tidak melakukan tindakan melawan dan melanggar hukum.

Oleh karena itu, dalam setiap proses administrasi kepegawaian di BKN, kami sangat mengharapkan kerja sama dan tanggung jawab dari berbagai mitra BKN agar ASN terlayani dengan baik, dan tidak terkesan melempar tanggung jawab ketika permasalah muncul akibat dokumen data yang diterima BKN tidak lengkap dan karenanya tidak dapat diproses lebih lanjut.

Demikian penjelasan kami, agar mitra Kanreg XIII BKN Banda Aceh memahami dan memakluminya. Terima kasih.

An. Kepala Kanreg XIII BKN Banda Aceh
Sekretaris,
H. Usamah El-Madny, S.Ag, M.M.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help