Puskesmas tak Boleh Tolak Berikan Imunisasi

Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif, mengingatkan kepada seluruh Puskesmas di Aceh agar tidak menolak

Puskesmas tak Boleh Tolak Berikan Imunisasi

* Meski Kepesertaan BPJS Terdaftar di Tempat Lain

BANDA ACEH - Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif, mengingatkan kepada seluruh Puskesmas di Aceh agar tidak menolak memberikan imunisasi pada bayi dan balita, meskipun kepesertaan BPJS-nya tidak tercatat di Puskesmas.

Hal itu disampaikan Hanif menyusul laporan bahwa ada beberapa Puskesmas di Banda Aceh yang menolak memberikan imunisasi karena kepesertaan BPJS si pasien tidak terdaftar di Puskesmas bersangkutan.

Informasi yang diperoleh Serambi dari sejumlah dokter di klinik swasta, kasus tersebut ternyata memang banyak terjadi, sehingga sangat merugikan masyarakat. Selain itu juga menjadi kontradiksi dengan program pemerintah yang justru sedang menggalakkan program imunisasi.

“Prinsipnya, Puskesmas tidak boleh menolak melakukan imunisasi. BPJS-nya tidak terdaftar di Puskesmas, itu bukan alasan,” pungkas Hanif kepada Serambi, Selasa (11/7).

Malah, sambungnya, pihak Puskesmas harus bersyukur karena ada masyarakat yang secara sukarela membawa anaknya untuk diimunisasi. “Pemerintah sedang menggalakkan program imunisasi, bahkan kalau perlu dijemput ke rumah,” tambah Kepala Dinas Kesehatan Aceh ini.

Lebih lanjut dijelaskannya, imunisasi itu merupakan program pemerintah yang terpisah dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga, tanpa ada JKN pun, imunisasi wajib dijalankan dan itu gratis. “Jadi kalau ada Puskesmas yang menolak melakukan imunisasi, itu salah. Puskesmas itu milik pemerintah,” tegas Hanif.

Hal yang sama juga berlaku untuk warga pendatang. Pihak Puskesmas wajib memberikan imunisasi meski kepesertaan BPJS-nya terdaftar di Puskesmas daerah asal. “Tetapi apabila masyarakat pendatang itu ingin menetap jangka panjang, maka sebaiknya kepesertaan BPJS-nya dipindahkan ke tempat ia berdomisili sekarang,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh ini juga mempersilakan apabila ada klinik swasta yang ingin membuka pelayanan imunisasi, sejauh klinik tersebut bekerja sama dalam program JKN. “Jika ada klinik swasta yang ingin melakukan imunisasi, kita bisa berikan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu,” demikian Hanif.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved