SerambiIndonesia/

PNA Jaring Balon Kepala Daerah

Partai Nanggroe Aceh (PNA) di tiga kabupaten/kota, yakni Pidie Jaya, Aceh Selatan, dan Subulussalam

PNA Jaring Balon Kepala Daerah

* Untuk Pidie Jaya, Aceh Selatan, dan Subulussalam

BANDA ACEH - Partai Nanggroe Aceh (PNA) di tiga kabupaten/kota, yakni Pidie Jaya, Aceh Selatan, dan Subulussalam, mulai menjaring balon kepala daerah untuk diusung pada Pilkada 2018. Pendaftaran dibuka sejak 12 Juli hingga 28 Juli mendatang.

Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNA, Miswar Fuady, kepada Serambi, Rabu (12/7), mengatakan, pendaftaran tersebut dibuka untuk umum. Siapa saja boleh mendaftar asal memenuhi syarat. Pendaftaran dilakukan di masing-masing Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PNA.

“Untuk informasi lebih lanjut silakan datang ke kantor DPW PNA di tiga kabupaten/kota itu. Nanti akan dijelaskan bagaimana proses atau cara pendaftarannya. PNA memanggil putra-putri terbaik Aceh, khususnya yang berasal dari Subulussalam, Aceh Selatan, dan Pidie Jaya,” kata Miswar.

Lebih lanjut dijelaskan, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh setiap bakal calon yang ingin mendaftar. Pertama, syarat formal, yakni sesuai persyaratan yang telah ditentukan perundang-undangan yang berlaku. “Syarat formal ini seperti melampirkan ijazah terakhir, minimal ijazah SMS, kemudian identitas diri dibuktikan dengan KTP atau kartu identitas lainnya. Para bakal calon juga harus melampirkan curiculum vitae mereka,” sebut Miswar.

Selanjutnya adalah syarat khusus, di mana para bakal calon berkomitmen untuk mengimplementasikan MoU Helsinki dan Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Hal itu sebagai upaya untuk merawat perdamaian di Aceh yang telah terwujud 12 tahun silam. “Komitmen ini dibuktikan dengan surat pernyataan,” ujar Miswar.

Para bakal calon wajib mengisi formulir yang disediakan di masing-masing DPW. “Syaratnya itu tidak ribet-ribet kali saya rasa, besok mau mendaftar, hari ini juga bisa disiapkan,” sebutnya.

Usai proses pendaftaran, DPW PNA selanjutnya akan mengadakan rapat internal untuk menyepakati nama para bakal calon yang akan diusulkan ke DPP PNA, dengan memperhatikan saran dan pendapat semua pihak internal partai.

“Kita juga akan memperhatikan saran dan pendapat dari bawah, dari desa hingga ke dewan pimpinan kecamatan. Jika sudah terpilih setelah usulan ke DPP, maka yang bersangkutan akan kita panggil untuk menyampaikan visi-misi,” ucap Miswar.

Miswar mengatakan, proses penjaringan ini dilakukan tidak serta merta. Selain syarat dan ketentuan yang sudah ia sebutkan, masih ada hal-hal yang akan menjadi tolak ukur pengurus wilayah untuk memilih bakal calon.

Ada beberapa hal yang akan dinilai oleh masing-masing DPW PNA dalam proses penjaringan nanti. Pertama, aspek kapasitas, yaitu kemampuan bakal calon kepala daerah untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk aspek ini, dilihat dari latar belakang kehidupan, keahlian, dan kemampuan para bakal calon tersebut.

“Pendidikan dan pengalaman, cara kepemimpinan dan kemampuan berkomunikasi akan dinilai,” sebutnya.

Kedua, aspek elektabilitas, yaitu kecenderungan bakal calon kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat. Dalam hal ini, Miswar mengatakan, DPP PNA akan melakukan survei apakah yang bersangkutan dikenal dan diterima masyarakat atau tidak, kemudian kedekatan wilayah sosial dan budaya dengan masyarakat, serta memahami permasalahan masyarakat.

“Pada akhirnya, DPP PNA menetapkan satu pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rapat harian, setelah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh usulan DPW PNA,” pungkas Miswar Fuady.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help