SerambiIndonesia/

BREAKING NEWS: Partai Aceh Pidie Boikot Pelantikan Abusyik

Pemboikotan tersebut atas menindaklanjuti surat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tentang penundaan sidang paripurna istimewa..

BREAKING NEWS: Partai Aceh Pidie Boikot Pelantikan Abusyik
Partai Aceh 

Laporan Idris Ismail | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - 23 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dari Fraksi Partai Aceh (FPA) memboikot acara pelantikan Bupati/Wakil Bupati Pidie terpilih, Roni Ahmad (Abusyik)/Fadhlullah TM Daud ST pada Rapat Paripurna Istimewa DPRK setempat, Senin (17/7217).

Ke-23 anggota DPRK dari F-PA tersebut yaitu, Jailani HM Yacob, Isfandiari, Elidawati, Anwar Husien SPDI MAP, Muhammad AR SPdI, Usman Yusuf, Antarudddin, M Jafar, Muzakkir, Munahasyah, Mahfuddin Ismail MAP, Rosmini, Samsul Bahri AW, Iskandar Daud, Iskandar, M Ali, Muhmmad, Abdullah, Husaini, Zainal Abidin, Abdurahman, Anwar Sastra Putra, dan Afrian.

"Sesuai dengan hasil rapat fraksi (F-PA) bahwa kami berkomitmen untuk tidak hadir atau memboikot dalam hajatan agenda pelantikan Bupati Bupati/Wakil Bupati terpilih," sebut ketua F-PA Pidie, Jailani HM Yacob bersama Sekretaris F-PA, Elidawati kepada Serambinews.com, Sabtu (15/7/2017) dalam Konferesi Pers di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PA Pidie.

Pemboikotan tersebut atas menindaklanjuti surat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tentang penundaan sidang paripurna istimewa pengmbilan sumpah/pelantikan yang ditujukan kepada pimpinan DPRK Pidie.

Berdasarkan surat saudara Safaruddin SH sebagai kuasa hukum dari Sarjani Abdullah-M Iriawan SE tertanggal 12 Juli 2017 perihal penundaan.

Pemboikotan ini juga didasari pada YARA Aceh sedang melakukan proses hukum terhadap surat keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) saudara Roni Ahmad oleh kepala sekolah MIN Gampong Aree yang dianggap melawan hukum di Pengadilan Negeri Sigli, Pidie dengan nomor registrasi 7/PDT.G/2017/PN-Sgi tanggal 10 Juli 2017.

Selain itu, terang Jailani atau lebih kerap disapa Atok bahwa kuasa hukum Sarjani Abdullah dan M Iriawan SE telah melaporkan secara pidana ke Polisi Daerah (Polda) Aceh dengan nomor laporan Polisi BL/80/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.

Demikian halnya pihak kuasa hukum juga telah mengajukan surat kepada Menteri Dalam Negeri agar membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-3209 tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Pidie periode 2017-2022 ke PTUN Jakarta yang telah diregistrasi dengan Nomor Perkara: 139/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Juli 2017.

"Berdasarkan perihal tersebut, kami F-PA DPRK Pidie, telah mengadakan rapat pada 14 Juli dan mengambil keputusan meminta agar pimpinan DPRK untuk melaksanakan Rapat Musyawarah surat YARA Aceh perihal penundaan Sidang Paripurna Istimewa pengambiln sumpah/Pelantikan,"jelasnya.

Selain itu, pihak F-PA juga meminta pimpinan DPRK supaya menunda sidang paripurna istimewa dengan agenda pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati Pidie terpilih periode 2017-2022 sambil menunggu kejelasan kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

"Kami (F-PA) dengan ini mengambil sikap untuk tidak hadir mengikuti Sidang Paripurna tersebut,"tegas Jailani HM Yacob.

Sebelumnya, Ketu DPRK Pidie, Muhammad AR SPdi yang juga anggota dari F-PA telah menandatangani surat undangan untuk pelantikn dan pengambilan sumpah Bupti/Wakil Bupati terpilih pada sidang Paripurna Istimewa yang tandangani pada 12 Juli. (*)

Penulis: Idris Ismail
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help