SerambiIndonesia/

Polisi Diminta Segera Tetapkan Tersangka

Mahasiswa dan anggota DPRK Lhokseumawe mengapresiasi penyidik Polres Lhokseumawe yang telah mengusut dugaan korupsi

Polisi Diminta Segera Tetapkan Tersangka
dailymail.co.uk
Ilustrasi 

* Kasus Pengadaan Lembu Rp 14,5 Miliar di Lhokseumawe
* Mahasiswa dan Dewan Beri Apresiasi

LHOKSEUMAWE - Mahasiswa dan anggota DPRK Lhokseumawe mengapresiasi penyidik Polres Lhokseumawe yang telah mengusut dugaan korupsi pengadaan lembu senilai Rp 14,5 miliar pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe tahun 2014. Mereka meminta polisi segera menetapkan tersangka pada kasus yang merugikan keuangan negara sampai Rp 6 miliar itu.

Ketua BEM Unimal, Muslem Hamidi, kemarin mengatakan, pihaknya memberi apresiasi pada polisi yang mengusut kasus dugaan korupsi di Lhokseumawe. Namun, pihaknya mendesak polisi agar bisa segera menetapkan tersangka dan mempercepat prosesnya hingga bisa segera dilimpahkan ke jaksa.

Ia menyebutkan, kasus korupsi merupakan delik khusus di Indonesia. Sesuai undang-undang, kewenangan untuk mengusut kasus korupsi dilakukan kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dalam kasus ini, pada dasarnya KPK bisa mengambil alih karena kerugian negara lebih dari Rp 1 miliar, yakni mencapai Rp 6 miliar.

“Karena itu kami minta polisi mengusut kasus ini sampai tuntas. Semuayang terlibat harus dijadikan tersangka. Karena bila ada upaya melindungi pihak-pihak tertentu yang berpotensi terlibat, bukan tidak mungkin nanti akan menimbulkan reaksi dari masyarakat yang meminta KPK mengambil alih kasus ini,” katanya.

Apresiasi terhadap peningkatan status kasus itu ke penyidikan, juga disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRK Lhokseumawe, Mukhlis Azhar. Ia mendukung penuh kasus tersebut diusut secara tuntas. Dia juga berpesan jangan ada tebang pilih dalam penetapan tersangka. “Siapa saja yang terlibat harus dihukum,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan sosial bagi masyarakat melalui APBK sebenarnya sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi potensi penyelewengan tetap besar jika tidak dikelola dan diawasi dengan baik. “Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, sehingga ke depan penyaluranya bansos dikelola dan diawasi lebih baik lagi,” katanya.

Belum terhubung
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe, drh Rizal, sampai sore kemarin belum juga bisa dimintai keterangannya. Kedua nomor handphone miliknya dalam kondisi tidak aktif ketika dihubungi Serambi berulang kali.(bah)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help